• News

  • Opini

Siapa yang Ketar-Ketir jika Ujian Nasional Dihapuskan?

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim
foto: cnnindonesia
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Baru-baru ini, Menteri Pendikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyatakan akan mengkaji penghapusan Ujian Nasional atau UN. Menurutnya, UN  bikin stres pada siswa.

Hanya saja, ia menegaskan bahwa bila wacana itu benar direalisasikan, baru berlaku pada tahun 2021. Untuk tahun 2020, UN tetap akan berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. 

“Menghindari hal negatif dari sisi stres, lalu (agar tak) menghukum siswa yang mungkin kurang kuat di bidangnya,” kata Nadiem di Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Nadiem mengaku telah menerima aspirasi dari guru, orang tua murid, serta murid yang ingin menghindari efek buruk UN.  Untuk itu, perbaikan ke depan bukan saja karena semangat ingin menghapus ujian akhir saja.

“Tapi memperbaiki esensi UN, apakah menilai prestasi murid atau prestasi sistem,” ujar pendiri Gojek itu.

Pernyataan Nadiem, sangat jauh berbeda dengan pernyataan Jusuf Kalla (JK). JK sejak beberapa tahun lalu selalu mengatakan bahwa UN itu penting. Ketika masih menjabat Wapres, ia pernah mengatakan bahwa penghapusan UN akan berbahaya bagi sistem pendidikan nasional.

UN baginya menjadi tolak ukur terhadap evaluasi belajar siswa. Bila tidak ada tolok ukur, lalu bagaimana kualitas pendidikan bisa diketahui dan dievaluasi?

"Kalau (UN) mau dihapuskan, itu berbahaya justru untuk kualitas pendidikan. Ada UN saja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada. Tidak ada parameter untuk mengukur," kata JK di Kantor Wapres, Maret 2019 silam.

Dengan demikian, menurutnya UN masih penting dijalankan di tingkat SD hingga SLTA. Keteguhan JK terhadap pentingnya UN juga pernah disampaikan dalam kesempatan lain, misalnya saat menanggapi ide Sandiaga Uno dalam debat Pilpres yang juga ingin menghapus UN.

Padahal, evaluasi kualitas pendidikan tidak mesti menggunakan model dan sistem UN yang selama ini dijalankan. Lagipula, UN yang saat ini dijalankan terlalu menitikberatkan pada pengukuran aspek kognitif.

Walaupun ada ujian praktik, dalam kenyataannya, ujian praktik tak efektif untuk mengukur kemampuan dan kreatifitas siswa. Ujian praktik lebih sering hanya berlangsung dalam beberapa jam dan abai terhadap proses.

Padahal, kreatifitas seseorang dalam menciptakan karya ditentukan oleh proses tahap demi tahap dan membutuhkan semangat, konsistensi, tahan banting, dan sebagainya.  Model proyek kerja yang terencana selama jenjang pendidikan, justru jauh lebih baik.

Misalnya, siswa SMK jurusan Tata Boga, ujian dan nilai kelulusan ditentukan dari proyek membuka usaha penjualan roti melalui kios maupun melalui toko online. Si anak juga dihantar melakukan penjualan dengan menggunakan media aplikasi.

Jadi, bukan hanya sekadar ujian praktik membuat roti yang selesai dalam dua jam. Yang sering terjadi, lulusan SMK Tata Boga, mahir membuat  roti tapi tak tahu bagaimana menjual.

Selain itu, model UN yang saat ini digunakan  juga menghabiskan anggaran negara yang tak sedikit jumlahnya. Diperkirakan, tahun 2020, UN akan menghabiskan dana sekitar 600 milyar.

Bila ditiadakan, anggaran UN bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan lain dalam mendongkrak dan melahirkan generasi kreatif.

Anggaran juga bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kapasitas guru mengingat guru di masa mendatang benar-benar harus labih kreatif dalam menghadapi tantangan zaman. Bagaimana membuat siswa kreatif bila guru tidak kreatif dan gagap teknologi?

Jadi, bila UN dihapuskan, sebenarnya siapa yang akan ketar-ketir? Siswa dan ortu besar kemungkinan akan menyambutnya dengan gembira. Yang paling ketar-ketir, bisa jadi salah satunya adalah para pemegang tender pencetakan soal UN dan pihak yang terkait.

Penulis: Ignatius Setadewa

Guru Swasta di Bogor

Editor : Taat Ujianto