• News

  • Opini

Hukum Itu Produk Manusia, Koruptor Dihukum Mati Berpotensi Korup

Analis Kebijakan Publik, Azas Tigor Nainggolan
foto: istimewa
Analis Kebijakan Publik, Azas Tigor Nainggolan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Beberapa hari ini ramai lagi dibicarakan soal wacana penerapan hukuman mati bagi koruptor. Wacana hukuman mati bagi koruptor ini muncul sebagai respons atas permintaan presiden Jokowi agar ada hukuman yang tegas bagi para koruptor.

Permintaan presiden Jokowi itu disampaikan pada momentum memperingati Hari Anti Korupsi Internasional tanggal 9 Desember 2019 lalu.

Presiden Jokowi menegaskan permintaan itu dalam rangka membangun upaya tegas terhadap koruptor dan menjadi efek jera maka diminta para penegak hukum jangan bersikap toleran terhadap korupsi. 

Rupanya para tokoh menyikapi permintaan presiden Jokowi itu dengan menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Sebenarnya presiden meminta agar para menterinya dan aparatnya membangun sistem hukum yang tegas serta tidak toleran terhadap para koruptor.

Wacana hukuman mati bagi para koruptor ini juga disambut baik oleh masyarakat. Sambutan masyarakat ini memang diakibatkan oleh pemandangan selama ini para koruptor masih mendapatkan hukuman yang ringan bahkan dibebaskan dan masih mendapat perlakuan toleran dari aparat hukum.

Nah hukuman ringan dan masih dibebaskannya para koruptor serta sikap marah masyarakat membuat presiden Jokowi meminta agar ada hukuman tegas bagi para koruptor. Hukuman tegas kepada para koruptor, itulah sebenarnya yang diminta  oleh presiden Jokowi dan masyarakat.

Pertanyaannya sekarang apakah memang hukuman mati itu sebuah hukuman dan bisa tegas menghapus atau membangun efek jera?

Secara kemanusiaan hukuman mati bukanlah hukuman manusia karena kehidupan dan kematian adalah hak dan otoritas Tuhan  Sang Pencipta. Sesama manusia tidak diperkenankan untuk saling membunuh, sekali pun atas nama hukum.

Apalagi, hukum tersebut buatan manusia sendiri dan berpotensi korup juga.

Apakah hukuman mati menimbulkan efek jera?

Indonesia memiliki pengalaman suram dalam hal menghukum mati para terpidana kasus narkotika. Setidak sudah ada 14 orang terpidana mati yang dieksekusi pada masa pemerintahan presiden Jokowi.

Walaupun sudah ada tindakan mengeksekusi 14 orang terpidana kasus narkotika ternyata kasus narkotika terus meningkat.

Laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) selalu menyatakan terdapat peningkatan kasus narkotika tiap tahunnya sampai hari ini. Belum ada laporan BNN yang menyatakan terjadi penurunan kasus narkoba padahal sudah banyak terpidananya yang dieksekusi mati.

Masih terus meningkatnya kasus narkotika walau sudah diterapkan hukuman mati bagi terpidana kasus narkotika. Hukuman mati yang diterapkan hanya batu bisa menghilangkan pelakunya tetapi mampu menghilangkan tindak pidananya.

Terus tetap meningkatnya kasus narkoba itu menandakan bahwa hukuman mati bukan satu-satunya cara hukuman tegas.

Dalam penegakan hukum selain hukuman, sistem penegakan hukum yang bersih dan konsisten menjadi sarat penting untuk membangun efek jera dan menghilangkan tindak pidananya.

Jadi jelas dan tepat jika presiden Jokowi adanya hukuman yang tegas, adanya sistem hukum dan aparat yang tegas bersih terhadap kasus korupsi. Hukuman tegas dapat dilakukan dengan menerapkan hukum secara baik, bersih, tidak korup hukumnya.

Hukuman tegas juga dapat dilakukan dengan aparatnya tidak toleran terhadap para koruptor  atau bersikap koruptif seperti selama ini kepada terpidana korupsi.

Bukan rahasia lagi bahwa penerapan hukum tidak tegas bagi para koruptor disebabkan aparat hukumnya justru bersikap koruptif. Lihat saja hukuman bagi koruptor masih ringan dan bahkan dibebaskan.

Lihat saja koruptor masih bisa tersenyum manis walau sudah dikenakan jas oranye oleh KPK dan dihukum. Lihat saja  para korupto bisa "membeli' penjara atau ruang tahanan para koruptor yang nyaman dengan AC dan televisi.

Lihat saja para koruptor masih bisa bebas berkeliaran ke luar tahanan atas izin petugas hukum. Lihat saja para koruptor masih bebas mendapatkan remisi atau keringanan atas hukumannya.

Jadi, yang diminta oleh presiden Jokowi adalah hukuman tegas, penerapan dan pelaksanaan hukuman dan aparat hukum yang bersih tegas kepada koruptor.

Hukuman tegas tegas dapat dilakukan dengan melaksanakan hukuman secara baik tanpa korupsi sehingga para para koruptor dihukum sesuai hukumannya, tidak bisa berkeliaran bebas keluar penjara, tidak bisa "membeli" ruangan penjara yang nyaman, memberi hukuman yang memiskinkan para koruptor dan membuat para koruptor juga keluarga malu tidak bisa tersenyum.

Jadi hukuman tegas itu bukan hanya berbentuk hukuman mati.

Saya tidak menyetujui hukuman mati karena mencabut nyawa manusia itu adalah otoritas Tuhan Sang Pencipta.

Hukuman mati biasanya produk gagal sebuah sistem dan seringkali dihasilkan dari peradilan yang korup. Seperti Paus Fransiskus mengatakan bahwa gantung batu besar di leher para koruptor dan lempar mereka ke tangah laut.

Maksudnya adalah perilaku koruptif sangat tidak manusiawi dan harus diberi hukuman berat dan kita harus tegas kepada para koruptor.

Bapak Paus Fransiskus mau mengatakan bahwa bukan hukuman mati yang diberikan tetapi hukuman tegas berupa "siksaan" membuat jera berupa diikat lehernya  para koruptor dengan batu besar dan dilempar ke tengah laut.


Jakarta, 11 Desember 2019
Penulis: Azas Tigor Nainggolan
Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik.

Editor : Taat Ujianto