Netral English Netral Mandarin
11:56wib
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku siap maju menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo ingin agar pelaksanaan penyuntikan booster vaksin Covid-19 dilakukan mulai awal 2022.
Pajak untuk Nelayan Naik 400 Persen? Rizal Ramli: Inilah Contoh Penguasa Mengabdi Oligarki! Rakyat Diperas

Senin, 11-Oktober-2021 09:45

Rizal Ramli
Foto : TVonenews.com
Rizal Ramli
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Protes nelayan terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo karena kenaikan pungutan hasil perikanan (PHP) dan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) hingga mencapai 400%, ditanggapi ekonom Rizal Ramli.

“Kok tega banget ya? Yg gede2 dapat bebas pajak (tax holiday). Royalti Batu Bara dihapus, negara rugi 60T. Eh pajak untuk nelayan naik 400%. Inilah contoh, yg kuasa mengabdi untuk oligarki!” kata Rizal Ramli, 12 Oktober 2021.

“Oligarki diuntungkan, rakyat diperas dan dibikin susah,” imbuhnya.

Aksi nelayan di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terus berlanjut. Setelah kemarin nelayan jaring tarik berkantong yang menggelar aksi, hari ini giliran nelayan pursein yang menggelar aksi di tempat pelelangan ikan, Juwana.

Dengan mengusung keranda mayat sebagai tanda matinya hati nurani pemerintah, ratusan nelayan Juwana Pati ini menduduki TPI, menuntut dicabutnya PP nomor 85 tahun 2021, yang dianggap mematikan para nelayan.

Koordinator aksi nelayan pursein, Fauzan Nur Rokhim, mengatakan, aksi hari kedua ini merupakan kelanjutan aksi kemarin. Nelayan menuntut PP nomor 85 tahun 2021 dicabut.

“tuntutan kami membatalkan atau meninjau kembali PP 85 tahun 2021, karena PP ini sangat memberatkan. Besarnya pungutan non pajak naik seratus hingga empat ratus persen. Belum lagi nelayan dibebani retribusi yang tinggi. Target TPI Juwana ini kepada nelayan sebesar 11 miliar,” ungkap fauzan.

Kebijakan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengalami kenaikan sebesar 400 persen, berdasarkan PP nomor 85 tahun 2021, kepmen kelautan dan perikanan nomor 86 dan 87 tahun 2021, tentang kenaikan pungutan hasil perikanan ( PHP) dan penerimaan negara bukan pajak (PNPB).

Kenaikan PNBP hingga 400 persen, dari awal 500 ribu per gross ton menjadi 3,3 juta rupiah per gross ton. Menurut para nelayan, biaya pungutan lebih tinggi daripada biaya melaut akan mematikan nelayan.

Selain menuntut pencabutan PP nomor 85 tahun 2021, nelayan pursein juga meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dicopot.

“Menteri Trenggono menurut kita paguyuban nelayan kontribusinya terhadap dunia perikanan untuk memajukan sektor perikanan sangat minim. Lha ini kebijakannya tidak hanya mencekik, tapi membunuh nelayan. Makanya ini nelayan semua bergabung satu tujuan menuntut menteri Trenggono dicopot,” tuntut fauzan seperti dilansir tvonenews.com.

Dengan melakukan longmarch dari kantor Syahbandar Juwana, Pati, Jawa Tengah, ratusan nelayan pursein ini mengusung keranda mayat dan poster menuju tempat pelelangan ikan, TPI 2 Juwana.

Aksi para nelayan ini membuat aktifitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2 Juwana ditutup.

Para nelayan pursein mengancam, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Wahyu Praditya P