Netral English Netral Mandarin
03:47wib
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas keuangan negara, namun tidak ada pihak ketiga yang mengawasinya. Para ilmuwan di Afrika Selatan mendeteksi varian Covid-19 baru yang memiliki banyak mutasi. Varian ini disinyalir jadi penyebab tingginya penyebaran kasus di negara tersebut.
Pakar Hukum: Putusan MK Harus Dijalankan Pemerintah-DPR, Jika Tidak UU Cipta Kerja Batal

Jumat, 26-November-2021 15:48

Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad
Foto : Istimewa
Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu diapresiasi. Sebab, MK telah bekerja maksimal untuk menguji konstitusionalitas sebuah UU.

"Putusan MK harus dihormati dan diapresiasi sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang dan telah bekerja keras secara produktif sampai pada putusan hari ini dimana putusannya UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat," kata Suparji dalam keterangan persnya, Jumat (26/11/2021).

Menurutnya, putusan MK pada pokoknya adalah pada sifat tatanan prosedur. Misalnya tidak aspiratif, tidak terbuka, tidak mudah diakses apakah pergantian atau perubahan sehingga ini dilakukan perbaikan.

"Namun juga menjadi pertanyaan, bagaimana dengan substansinya? Sementara sunstansi dari Undang-undang ini juga bermasalah," ujar Suparji.

Di sisi lain, Suparji menyebut bahwa selama dua tahun ini banyak hal bisa dilakukan berdasarkan UU Cipta Kerja. Tapi di 2 tahun yang akan datang  dilakukan perbaikan. Maka menjadi pertanyaan adalah bagaimana aturan yang sudah terjadi 2 tahun ini.

"Apakah tetap legitimate? Ini menimbulkan pekerjaan baru bagi pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti," tuturnya.

Lebih lanjut, seharusnya putusan ini terang benderang dan lebih merinci. Pasal mana yang perlu diperbaiki, aspek mana yang harus dilakukan perbaikan sulaya menjadi lebih jelas dan perubahannya pun lebih maksimal.

"Jika dalam dua tahun ini tidak dilakukan perbaikan, maka undang-undang tersebut otomatis batal. Maka pemerintah dan DPR harus segera menjalankan putusan MK," Pungkasnya.

Seperti diberitakan, MK memutuskan UU Cipta Kerja inkosntitusional secara bersyarat. MK menilai UU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Kamis (25/11/2021).

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Anwar Usman.

Dalam pembacaan amar putusan, Anwar Usman juga menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

Lebih lanjut, MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

"Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan (UU Cipta Kerja, red.),  undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ucap Anwar Usman.

Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli

Berita Terkait

Berita Rekomendasi