3
Netral English Netral Mandarin
21:10 wib
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dalam sejumlah proyek infrastruktur lainnya di Sulsel. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan program vaksinasi mandiri atau gotong royong tidak ditujukan untuk komersil.
Pakar: Jika PPKM Gagal, Silakan Gunakan Cara Ini

Selasa, 02-Februari-2021 17:30

Pakar epidemologi Syahrizal.
Foto : Antara
Pakar epidemologi Syahrizal.
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM -Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Syahrizal Syarif mengatakan perlu penguatan implementasi protokol kesehatan (prokes) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di daerah untuk menekan laju penularan COVID-19.

"Tinggal dijalankan saja terutama protokol kesehatan, seperti pakai masker dan menghindari kerumunan," kata Syahrizal, Selasa, (2/2/2021).

Syahrizal menuturkan tidak boleh orang berkumpul lebih dari tiga orang tanpa jarak termasuk juga di meja-meja makan restoran.

Menurut dia, kebijakan tes cepat antigen bagi tamu hotel yang bepergian antarprovinsi juga harus dilaksanakan dengan tegas. "Paling tidak punya maksimal 14 hari hasil tes cepat antigen kalau 'check in' hotel," ujarnya.

Dia menyoroti dalam acara pernikahan, masih ada 300 orang atau tamu undangan dalam satu gedung. Hal seperti itu seharusnya dilarang. "Faktor paling penting adalah kerumunan yang harus dihindari," tutur Syahrizal.

Setelah menerima vaksin, masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan.

"Vaksinasi mempunyai tingkat perlindungan di uji klinis, tidak sama dengan tingkat perlindungan vaksin di lapangan. Jadi, 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir harus tetap dilakukan walau sudah divaksin," ujar Syahrizal, dilansir Antara.

 

Reporter : Sulha
Editor : Sulha Handayani