Netral English Netral Mandarin
16:37wib
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas keuangan negara, namun tidak ada pihak ketiga yang mengawasinya. Para ilmuwan di Afrika Selatan mendeteksi varian Covid-19 baru yang memiliki banyak mutasi. Varian ini disinyalir jadi penyebab tingginya penyebaran kasus di negara tersebut.
Pakar Sebut Penahanan Habib Rizieq Oleh Pengadilan Tinggi DKI Harus Diperjelas

Sabtu, 14-Agustus-2021 22:00

Suparji Ahmad
Foto : Istimewa
Suparji Ahmad
36

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad menanggapi polemik penahanan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta usai masa penahanan dalam perkara kerumunan di Petamburan dan Megamendung habis.

Adapun Habib Rizieq ditahan selama 30 hari berdasarkan penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1831/Pen.Pid/2021/PT. DKI, tanggal 05 Agustus 2021, tentang penahanan pada tingkat banding dalam perkara RS UMMI dengan Nomor Perkara: 225/Pid.Sus//2021/PN. Jkt.Tim atas nama Habib Rizieq Shihab.

Suparji mengatakan, memang Pengadilan Tinggi tidak harus menahan Habib Rizieq meskipun putusan pengadilan pada perkara swab test Covid-19 di RS Ummi Bogor tidak memerintahkan untuk ditahan.

Sebab, lanjutnya, pada saat putusan Perkara RS Ummi status HRS masih dalam penahanan perkara lain, dalam hal ini perkara kerumunan di Petamburan dan Megamendung.

"Ketika perkara lain tersebut telah habis masa hukumannya maka PT mulai menahan HRS terkait RS Ummi. Karena Putusan Perkara RS Ummi sudah memutuskan untuk dipidana penjara selama 4 tahun," kata Suparji dalam keterangan persnya, Sabtu (14/8/2021).

Suparji menilai penahanan terhadap terdakwa oleh Pengadilan Tinggi dimungkinkan. Hal ini dalam rangka memudahkan pemeriksaan perkaranya.

"Dengan penjelasan di atas tentunya tidak ada pelanggaran terkait penahanan. Karena Pengadilan Tinggi memungkinkan untuk melakukan penahanan dalam rangka memudahkan penanganan perkara," paparnya.

"Namun demikian, alasan penahanan terhadap HRS harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," sambung akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

Bagi pihak HRS, Suparji menyebut bahwa tidak ada langkah hukum yang bisa diambil kecuali menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi. Bila tidak puas dengan putusan PT, maka ia menyarankan agar mengajukan upaya hukum.

"Tidak ada langkah kecuali menunggu Putusan Perkaranya dari Pengadilan Tinggi. Dan  jika tetap diputuskan sama  dengan putusan PN atau lebih, maka jalan satu satunya yang harus dilakukan oleh penasehat hukum yaitu mengajukan kasasi," pungkas Suparji.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P

Berita Terkait

Berita Rekomendasi