Netral English Netral Mandarin
08:22wib
BMKG menyatakan gempa yang terus berlangsung di wilayah Ambarawa Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga merupakan jenis gempa swarm dan perlu diwaspadai. Sejumlah calon penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, mengeluhkan soal aplikasi PeduliLindungi serta harga tes PCR yang dinilai mahal.
Panas Bumi Berpotensi Jadi Backbone Energi Nasional

Jumat, 30-Juli-2021 09:30

Panas Bumi Berpotensi Jadi Backbone Energi Nasional
Foto : Geothermal.
Panas Bumi Berpotensi Jadi Backbone Energi Nasional
31

JAKARTA, NETRALNEWS.COM  - Panas bumi berpotensi menjadi andalan dalam transisi energi dari energi fosil menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT). 

Selain potensi sumberdaya yang masih sangat besar, dengan berbagai dukungan kebijakan pemerintah berupa pemberian insentif maupun penetapan tariff yang menarik bagi investor namun juga memaksimalkan kemampuan negara akan bisa mendorong panas bumi sebagai backbone energi nasional.

 Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mengatakan Indonesia tergolong lebih agresif dibanding negara lain untuk pengembangan panas bumi. Saat ini kapasitas PLTP nasional mencapai 2.175 MW dan baru ada tambahan dari PLTP Sorik Marapi. 

Ada beberapa tantangan dalam pengembangan panas bumi, yakni terkait lingkungan, dan status kawasan hutan. Tantangan sampai kapanpun akan ada, dinamika masyarakat juga semakin kuat, tapi dengan sinergi berbagai pihak dapat dikelola dengan baik tantangan tersebut,” katanya. 

Pemerintah, lanjut dia, akan mendukung pengembangan panas bumi dengan berbagai insentif yang dimungkinkan. Tarif yang yang sekarang sedang disusun pemerintah, khususnya dalam bentuk Peraturan Presiden. 

“Kami pastikan balik modalnya cepat, tapi juga memaksimalkan kemampuan negara, sehingga angka tidak stay di angka yang tinggi. Sedang dipikir, saya ingin seperti yang di migas, ada komitmen untuk menambah cadangan,” ungkap Dadan.  

Panas bumi dinilai banyak kemiripan dengan migas, sehingga cadangan semakin bertambah. Eksplorasi yang dilakukan pemerintah sedang berjalan, di Nage dan Cisolok. Ini diharapkan bisa memberikan penyesuaian dari sisi harga. Kalau ini dilakukan pemerintah, kan sampai sekarang tidak ada bank yang mau memberikan pendanaan karena resikonya tinggi. 

“Harga panas bumi, saat ini sedang saya lunakkan. Saya akan dorong panas bumi yang layak secara keekonomiannya, sehingga bisa memanfaatkan panas bumi itu sebagai baseload. Keekonomiannya win win dari sisi konsumen dan produsen,” katanya.  

Dyah Roro Esti Widya Putri, Anggota Komisi VII DPR mengatakan bicara transisi energi tidak semata mata langsung dikonvert ke EBT, ada proses yang harus dilalui. Tidak dipungkiri sektor migas masih menjadi penopang ekonomi negara. namun jangan sampai closed minded dan tidak bergerak dari zona nyaman,” katanya.  

“Saya setuju dengan pak dirjen, bagaimana kita melakukan transisi, yaitu melalui cofiring biomassa. Jadi eksisting PLTU bisa dikonversi menjadi cofiring, lalu ada rooftop. Tidak dipungkiri juga dengan perkembangan-perkembangan yang ada, seperti geothermal,” ungkapnya.  

Dyah mengatakan lebih dari 130 negara di dunia telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada 2050. Indonesia perlu segera menentukan target dicapainya net zero emission. Hingga kini masing-masing kementerian masih memiliki target berbeda beda, KLHK 2060, Bapenas 2045-2070, dan PLN 2060. 

“Kita harus punya frame yang sama untuk target transisi energi,” tegasnya.  Menurut Dyah, realisasi EBT pada 2020 masih di kisaran 11,2?n 2021 sudah naik namun di kisaran belasan dari target 2025 sebesar 23%. 

“Waktunya kita dukung segala upaya untuk merealisasikan target. Total potensi ada 23,9 GW, realisasi masih minim. Potensi panas bumi ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Perlu ada eksplorasi, pengeboran, ini yang perlu kita dorong terus menerus,” katanya. 

Reporter : Sulha Handayani
Editor : Sesmawati