Netral English Netral Mandarin
09:58 wib
Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat pemerintah Indonesia membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar terkait penggusuran dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari di Jakarta Selatan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengonfirmasi bahwa Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akan dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jadi Kapolri pada Rabu (27/1).
Pantau Kerumunan saat Malam Pergantian Tahun, Pemprov DKI Libatkan Kepolisian

Kamis, 10-December-2020 18:00

Ilustrasi kembang api di malam pergantian tahun.
Foto : istimewa
Ilustrasi kembang api di malam pergantian tahun.
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemprov DKI dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta mengingatkan kepada industri pariwisata untuk patuh terhadap aturan. Terutama soal peniadaan kegiatan malam pergantian tahun baru 2021 pada Kamis (31/12/2020) mendatang, karena memicu kerumunan orang yang berpotensi penyebaran Covid-19.

Demikian ditegaskan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta Gumilar Ekalaya. Menurutnya, dalam pantauan pihak Dinas Parekraf akan melibatkan pihak kepolisian.

"Polisi dapat turun tangan bila terjadi kerumunan di tengah pandemi Covid-19. Selain dapat dikenakan sanksi denda administratif, para pelanggar juga dapat dikenakan sanksi pidana oleh polisi," kata Gumilar, Kamis (10/12/2020).



Sanksi itu mengacu pada UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekerantinaan Kesehatan. “Sanksinya kalau ini (ada pelanggaran) juga ada ketentuan dari pihak kepolisian, karena mereka juga bakal turun tangan,” ujarnya.

Diungkapkanya, polisi dapat turun tangan karena masyarakat yang ingin mengadakan keramaian acara wajib melapor kepada aparat penegak hukum. Sementara polisi sendiri tidak akan mengeluarkan izin keramaian saat malam pergantian tahun baru 2021, sehingga bagi pihak yang memaksakan kehendak dapat ditindak petugas.

“Keputusan ini (peniadaan acara tahun baru) atas saran dari Polda Metro Jaya. Kemudian dari surat edaran yang kami berikan itu jelas, bahwa itu hasil rapat koordinasi dengan Polda dan mereka sudah memutuskan untuk tidak mengeluarkan izin keramaian saat malam tahun baru,” jelas Gumilar.

Dia menyatakan, Pemprov DKI Jakarta juga akan memberikan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar. Sanksi itu berupa penutupan sementara selama 3x24 jam hingga denda progresif. Dari Rp 50 juta untuk pelanggaran berulang satu kali, denda Rp 100 juta pelanggaran berulang dua kali dan Rp 150 juta untuk berulang tiga kali.

Denda itu tercantum dalam Pergub Nomor 101 tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Pergub Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. “Nanti ada tim pemantau juga dari Satpol PP dan Dinas Parekraf,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyayangkan sikap Pemprov DKI yang melarang industri pariwisata menggelar acara. Seharusnya, kata dia, DKI mendukung acara perayaan malam tahun baru supaya terjadi pergerakan ekonomi.

"Tidak bijak kalau Pemprov melarang industri pariwisata menggelar acara tahun baru. Seharusnya Pemprov mendorong agar pada akhir tahun ini ada pergerakan ekonomi yang kuat dari sektor industri pariwisata,” kata Gembong.

Menurutnya, klaster penyebaran Covid-19 tidak akan terjadi saat malam pergantian tahun baru 2021 bila pemerintah mengetatkan pengawasan. DKI dapat mengatur, membatasi dan mengawasi serta menindak pihak yang melanggar ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

“Jadi sepanjang (protokol kesehatan) dipatuhi bersama, saya yakin tidak akan menimbulkan klaster baru. Tentunya pengawasan menjadi kunci,” jelasnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) melarang tempat pariwisata untuk menggelar perayaan Tahun Baru 2021 pada 31 Desember 2020 mendatang. Sebab kegiatan tersebut dapat memicu kerumunan orang yang berpotensi terhadap penularan Covid-19.

Surat itu telah disampaikan Dinas Parekraf melalui Surat Edaran Nomor 400/SE/2020 tentang Tertib Operasional Usaha Pariwisata pada Pergantian Malam Tahun Baru 2020-2021 sesuai dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi di DKI Jakarta. Surat itu ditetapkan Pelaksana tugas (Plt) Kadis Parekraf DKI Jakarta Gumilar Ekalaya pada 7 Desember 2020 lalu.

“Kegiatan operasional usaha pariwisata yang dinyatakan boleh beroperasi diminta untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku,” kata Gumilar berdasarkan surat tersebut yang dikutip pada Rabu (9/12/2020).

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli