3
Netral English Netral Mandarin
11:42 wib
Partai Demokrat memecat sejumlah kader yang dianggap terlibat dan mendukung gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai atau kudeta. Pertumbuhan jumlah orang kaya raya atau crazy rich di Indonesia diproyeksi bakal melampaui China seiring dengan proses distribusi vaksin Covid-19 dilakukan.
Partai Berkarya Tolak Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Ini Alasannya

Jumat, 29-January-2021 07:42

Logo Partai Berkarya
Foto : Antara
Logo Partai Berkarya
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - DPP Partai Berkarya menolak rencana ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen dari sebelumnya 4 persen pada usulan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Menolak rumusan perubahan UU tersebut, utamanya pasal yang mengatur tentang parliamentary threshold (PT) berjenjang 5 persen (pusat), 4 persen (provinsi), 3 persen (kabupaten/kota) suara nasional, pengecilan jumlah kursim dan perbanyakan jumlah dapil," kata Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (28/1/2021)

Menurut dia, perubahan dan evaluasi UU Pemilu sebaiknya dilakukan lima sekali dalam lima kali pemilu berturut-turut (25 tahun).

Hal itu lantaran UU Pemilu dibuat untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek, bukan pula untuk kepentingan partai-partai tertentu. 

"Kalau memang terpaksa harus diubah, pasal-pasal yang mengebiri partai-partai baru dan partai kecil ditiadakan," kata Badaruddin.

Ia berharap partai-partai yang terbukti melakukan korupsi, terutama kadernya yang menjadi tahanan KPK, agar didiskualifikasi pada daerah pemilihannya.

"Partainya tidak diikutkan di dapil atau daerah asal sang koruptor atau partainya tidak diikutkan pemilu, minimal satu kali pemilu," ujarnya.

Partai Berkarya juga meminta kepada pemerintah dan DPR agar pembahasan perubahan UU Pemilu ditangguhkan dan fokus pada permasalahan yang mendesak, seperti penanganan pandemi COVID-19, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Namun, lanjut dia, bila tetap dibahas, pemerintah dan DPR bisa mendengar dan menerima masukan dari semua yang berkepentingan dalam UU Pemilu tersebut.

"Melibatkan partai-partai nonparlemen bila pembahasan berlanjut, serta mengutamakan demokrasi yang memihak kepada rakyat dalam bingkai NKRI," kata Badaruddin.

Reporter : Nazaruli
Editor : Nazaruli