Senin, 21-December-2020 19:00

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat Partai Bulan Bintang (PBB) berpeluang masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menyusul isu perombakan atau reshuffle kabinet pascapenangkapan dua menteri oleh KPK beberapa waktu lalu.

"Momentum awal tahun ini tepat karena menteri baru bisa mulai bekerja di awal tahun dengan APBN tahun anggaran baru. Dengan demikian, menteri bisa mengikuti perjalanan penggunaan anggaran pada tahun anggaran berjalan," kata Ujang di Jakarta, Senin (21/12/2020). 

Ia mengutarakan, perombakan kabinet tidak hanya terjadi di dua pos kementerian yang menterinya terlibat kasus dugaan korupsi, yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara, tetapi kementerian lain yang dinilai kurang maksimal kinerjanya. Presiden Jokowi nantinya juga masih akan mengakomodasi kepentingan partai politik pendukungnya.

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diketahui didukung oleh 10 partai, baik yang kini mendapat suara di DPR maupun tidak, yakni PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, PPP, Partai Hanura, PBB, PSI, Perindo, serta PKPI. Dari sekian banyak parpol pendukung pemerintahan tersebut, ada partai yang belum diberikan kesempatan membantu jalannya pemerintahan melalui kursi kabinet. Sejak pengangkatan menteri sampai staf khusus, Presiden Jokowi sudah memberikan kursi kepada seluruh kader partai pendukung, kecuali PBB dan Partai Hanura. 

"PBB ada sosok besar, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Akan tetapi, tentu tidak relevan untuk menempatkan Bang Yusril di posisi wamen (wakil menteri), apalagi dia sempat jadi Menteri Sekretaris Negara. Bisa dialihkan juga jabatan wamen kepada Bang Afriansyah Noor (Sekjen PBB)," ujar Ujang. Ia menilai kader partai Islam, seperti PBB, layak untuk menjadi tim kabinet karena di samping dibutuhkan profesionalismenya, juga untuk menjaga gawang dan mengawal isu-isu keumatan yang dinilai kurang optimal di pemerintahan.

"PBB bisa menjadi kekuatan signifikan dan salah satu penentu arah kekuatan politik bangsa. PBB akan menjadi kekuatan politik Islam moderat yang mengedepankan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan," ujarnya seperti dilansir Antara.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat Partai Bulan Bintang (PBB) berpeluang masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menyusul isu perombakan atau reshuffle kabinet pascapenangkapan dua menteri oleh KPK beberapa waktu lalu.

"Momentum awal tahun ini tepat karena menteri baru bisa mulai bekerja di awal tahun dengan APBN tahun anggaran baru. Dengan demikian, menteri bisa mengikuti perjalanan penggunaan anggaran pada tahun anggaran berjalan," kata Ujang di Jakarta, Senin (21/12/2020). 

Ia mengutarakan, perombakan kabinet tidak hanya terjadi di dua pos kementerian yang menterinya terlibat kasus dugaan korupsi, yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara, tetapi kementerian lain yang dinilai kurang maksimal kinerjanya. Presiden Jokowi nantinya juga masih akan mengakomodasi kepentingan partai politik pendukungnya.

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diketahui didukung oleh 10 partai, baik yang kini mendapat suara di DPR maupun tidak, yakni PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, PPP, Partai Hanura, PBB, PSI, Perindo, serta PKPI. Dari sekian banyak parpol pendukung pemerintahan tersebut, ada partai yang belum diberikan kesempatan membantu jalannya pemerintahan melalui kursi kabinet. Sejak pengangkatan menteri sampai staf khusus, Presiden Jokowi sudah memberikan kursi kepada seluruh kader partai pendukung, kecuali PBB dan Partai Hanura. 

"PBB ada sosok besar, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Akan tetapi, tentu tidak relevan untuk menempatkan Bang Yusril di posisi wamen (wakil menteri), apalagi dia sempat jadi Menteri Sekretaris Negara. Bisa dialihkan juga jabatan wamen kepada Bang Afriansyah Noor (Sekjen PBB)," ujar Ujang. Ia menilai kader partai Islam, seperti PBB, layak untuk menjadi tim kabinet karena di samping dibutuhkan profesionalismenya, juga untuk menjaga gawang dan mengawal isu-isu keumatan yang dinilai kurang optimal di pemerintahan.

"PBB bisa menjadi kekuatan signifikan dan salah satu penentu arah kekuatan politik bangsa. PBB akan menjadi kekuatan politik Islam moderat yang mengedepankan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan," ujarnya seperti dilansir Antara.