3
Netral English Netral Mandarin
22:50 wib
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta keluarga dan stafnya diketahui menerima suntik vaksin virus corona (Covid-19) secara gratis. Pakar menyebut Virtual Police atau Polisi Virtual yang diluncurkan Bareskrim Polri membuat masyarakat takut untuk mengeluarkan pendapat di media sosial.
Partai Demokrat Berharap RUU Pemilu Hapus Presidential Threshold, Ini Alasannya

Minggu, 17-January-2021 06:27

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra
Foto :
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra
43

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Partai Demokrat berharap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) menghapus aturan mengenai ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold).

Usulan itu disampaikan agar setiap partai politik, yang lolos ke parlemen, memiliki hak untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan calon pemimpin di pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.

"Partai Demokrat berharap parpol-parpol lain yang benar-benar pro-demokrasi dan pro rakyat, sama-sama berusaha memperjuangkan penghapusan ambang batas presiden ini," kata Herzaky di Jakarta, Sabtu (16/1/2021).

Ia mengatakan Partai Demokrat memetik pengalaman dari Pilpres sebelumnya yang kental dengan polarisasi politik dan terbelahnya masyarakat Indonesia akibat hanya memiliki dua calon presiden pada tahun 2014 dan 2019.

Herzaky mengatakan potensi perpecahan itu bisa dicegah agar tidak terjadi kembali di Pilpres 2024 dengan penghapusan ambang batas pencalonan Presiden yang ada saat ini.

"Sangatlah jahat jika ada pihak-pihak yang memilih mempertahankan polarisasi dan keterbelahan masyarakat dengan memaksakan kembali hanya ada dua capres di Pilpres 2024 demi kekuasaan semata.

Selain soal ambang batas Presiden, Herzaky menambahkan, Partai Demokrat juga belum melihat urgensi dari peningkatan ambang batas parlemen.

Peningkatan ambang batas parlemen hanya akan membuat semakin banyak suara rakyat yang terbuang sia-sia.

Merujuk pada Pemilihan Legislatif 2014, jika ambang batas parlemen dinaikkan ke 5 persen saja, maka akan ada 19,8 juta suara yang terbuang sia-sia, meningkat dari 13,5 juta suara dengan ambang batas 4 persen yang kemarin berlaku.

Sedangkan jika ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen, maka Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki 6,84 persen suara (9,5 juta suara) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki 4,52 persen suara (6,3 juta), tidak akan lolos.

Berarti, kata dia, akan ada 29 juta suara sah yang bakal terbuang atau menjadi wasted vote. Itu setara seperlima suara sah di tahun 2019.

Peningkatan ambang batas parlemen pun bisa memberangus keberagaman dan keterwakilan masyarakat di parlemen.

Adanya tokoh-tokoh potensial, yang punya komitmen tegas dan jelas dalam memperbaiki kehidupan politik, memiliki ide-ide alternatif, tidak berhasil masuk parlemen karena parpolnya terjegal ambang batas parlemen yang terlalu tinggi.

"Mesti diingat, masyarakat Indonesia ini sangat beragam. Unsur keberagaman dan keterwakilan ini seharusnya menjadi semangat utama dalam menentukan ambang batas parlemen," kata Herzaky.

Demokrat juga meminta revisi UU Pemilu tidak memberangus keberadaan partai lokal.

"Keberadaan partai lokal harus tetap dipertahankan, karena merupakan hasil kesepakatan damai bersama antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang tertuang dalam nota kesepahaman Helsinski," kata dia menandaskan.

Reporter : Nazaruli
Editor : Nazaruli