Netral English Netral Mandarin
01:07wib
Pemerintah Indonesia kritik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang luput menyoroti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara maju. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Sabtu (25/9/2021) dini hari.
PAW Anggota, Fraksi PKS DPRD DKI Bentuk Pengurus Baru

Kamis, 02-September-2021 21:18

Fraksi PKS DPRD DKI
Foto : Wahyu Praditya Purnomo
Fraksi PKS DPRD DKI
16

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Jajaran pengurus baru Fraksi PKS DPRD DKI terbentuk usai Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, M Arifin meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Ketua Fraksi PKS, Achmad Yani mengungkapkan, anggota DPRD DKI Jakarta pengganti M Arifin adalah Suhud Alynudin yang menjabat Sekretaris Bidang Polhukkam DPP PKS.

Achmad Yani berharap, adanya Pergantian Paruh Waktu (PAW) ini, seluruh anggota fraksi PKS tetap berjuang untuk rakyat Jakarta.

"Harapan kami, seluruh anggota fraksi bisa kompak dan solid untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peran mereka sebagai anggota DPRD DKI Jakarta untuk menjalankan visi PKS dalam membela rakyat Jakarta," kata Achmad Yani, Kamis (2/9/2021).

Saat disinggung terkait rencana interpelasi untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Achmad Yani memastikan tidak akan mengikuti langkah fraksi PSI dan PDIP tersebut.

Menurutnya, Fraksi PKS menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjalankan hak interpelasi bagi anggota DPRD DKI Jakarta.

"Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa fokus memberikan pelayanan memperjuangnkan nasib rakyat yang memang dalam kondisi pandemi seperti ini. Dengan apa? Dengan pembangunan yang akan kita lakukan," ungkap Achmad Yani.

Salah satu cara untuk berkontribusi dalam pembangunan Jakarta itu, tegas Achmad Yani, Anggota DPRD DKI Jakarta harus segera membahas revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Ini yang harus segera dibahas karena sudah diparipurnakan tapi belum juga dibahas. Kemudian soal APBD perubahan. dan juga kita mempersiapkan RAPBD tahun 2022," tutur Achmad Yani.

Diakuinya, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta akan mengajak kolega ya di fraksi lain, termasuk pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan pembahasan regulasi itu.

Sebab, tegasnya, nasib rakyat Jakarta ditentukan oleh regulasi yang saat ini masih digodok oleh anggota DPRD DKI Jakarta.

"Kalau ini tidak terjadi bagaimana nasib rakyat? kalau ini tidak berjalan maka berarti kita mengorbankan rakyat. Janganlah kita mengabaikan apa yang menjadi hak warga masyarakat," tegasnya.

Dia menilai, hak interpelasi yang diajukan PSI dan PDIP itu bukan jalan untuk menyelesaikan masalah formula E. Sebab, tegasnya, rencana perhelatan Formula E telah dibahas pada komisi-komisi terkait dan sudah diberikan penjelasan dari Pemprov DKI.

"Untuk apa lagi kita meminta keterangan? berarti ini kelihatannya ada nilai politis di belakang itu," pungkasnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli