Netral English Netral Mandarin
22:01wib
Relawan Sahabat Ganjar kembali melakukan deklarasi mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden 2024. Penembakan seorang ustad bernama Armand alias Alex di depan rumahnya Jalan Nean Saba, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang hingga kini masih menjadi misteri.
Pegiat Antikorupsi: Harusnya Juliari Batubara Divonis Penjara Seumur Hidup atau Dimiskinkan

Selasa, 24-Agustus-2021 12:55

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara 
Foto : Istimewa
Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara 
35

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus suap bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Vonis tersebut mendapat kritik dari Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) karena dinilai tidak sesuai dengan perbuatan Juliari yang menerima suap Rp32,4 miliar terkait pengadaan bansos Covid-19.

"Saya nilai ini tak terlalu berat sesuai dengan perbuatannya yakni merampok duit bansos dan menerima suap Rp32,4 miliar," kata Ketua Harian DPP GIAK Jerry Massie kepada netralnews.com, Selasa (24/8/2021).

Menurutnya, vonis 12 tahun penjara terhadap Juliari masih jauh dari nilai keadilan. Seharusnya, lanjut Jerry, mantan politisi PDIP itu divonis seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara.

"Harusnya ada tiga vonis, yakni seumur hidup, vonis mati atau minimal 20 tahun penjara. Nah aspek keadilan tak di terapkan oleh majelis hakim," tegasnya.

"Jadi seharusnya hukuman dengan perbuatan harus seimbang. Ada yang mempertanyakan putusan Hakim ini. Apakah mereka (hakim) cari save atau apa?" sambung Jerry.

Soal hukuman mati terhadap koruptor, Jerry mengingatkan lembaga peradilan mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Adapun Pasal 2 ayat (2) UU No 31/1999 tentang Tipikor disebutkan "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Jerry berpendapat, kalau hukuman mati belum bisa diterapkan, maka sebaiknya koruptor seperti Juliari dimiskinkan dengan cara pemerintah merampas aset-aset milik penggarong uang rakyat itu.

"Jadi GIAK mendorong lembaga peradilan melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan perbuatan pelaku agar UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 itu tetap berdiri kokoh," ucap Jerry.

"Kalau tak diterima hukuman mati, pilih saja miskinkan pejabat. Amerika Serikat pun melakukan hal yang sama. Mereka yang merampok duit rakyat maka pemerintah wajib merampas aset mereka semua," tegasnya.

Jerry menambahkan, korupsi di Indonesia akan sulit diberantas jika koruptor tidak dihukum berat. "Jadi kalau tidak ada hukuman berat bagi koruptor saya yakin sampai kapan pun sulit untuk membasmi dan memberangus koruptor di Tanah Air," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan penjara terhadap Juliari Batubara. Hakim menyatakan Juliari terbukti menerima suap total Rp32,48 miliar terkait pengadaan bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

"Menyatakan terdakwa, Juliari P Batubara secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/8/2021).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan,” sambungnya membacakan amar putusan.

Selain itu, hakim juga menghukum Juliari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14.597.450.000 subsidair 2 tahun penjara, serta pencabutan hak politik, dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.

Majelis hakim menilai Juliari terbukti melanggar Pasal 12 b Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati