Netral English Netral Mandarin
17:43wib
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan dunia berada di jalur bencana lantaran pemanasan global yang terus berlangsung. Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 11 calon hakim agung usulan Komisi Yudisial (KY) di Komisi III DPR akan digelar pada pekan depan.
Pelaksanaan PPKM, DPR: Kepala Daerah Harus Turun ke Lapangan Mengecek Kepatuhan Masyarakat

Selasa, 06-Juli-2021 13:00

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang
Foto : Antara
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang
7

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta kepala daerah, camat, lurah, dan kepala desa turun langsung di tengah masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat berjalan efektif.

 

"Para kepala daerah hingga tingkat kelurahan dan desa harus turun ke lapangan mengecek kepatuhan masyarakat, melarang kerumunan, dan wajib menerapkan protokol kesehatan (prokes)," kata Junimart dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/7/2021).

 

Hal itu dikatakan terkait pemberlakuan kebijakan PPKM darurat di Jawa-Bali sejak 3-20 Juli 2021 yang dinilai belum efektif. 

Dia mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera melakukan "sweeping" ke perkantoran untuk memastikan PPKM darurat dijalankan dengan baik.

 

Hal itu, menurut dia, disebabkan PPKM darurat belum berjalan efektif sesuai tujuan dari kebijakan itu sendiri sehingga langkah "sweeping" perlu dilakukan.

 

"Untuk itu pemerintah sesuai perintahnya harus melakukan sweeping ke setiap perkantoran sesuai aturan dan memberikan sanksi," ujarnya. 

Junimart menilai "sweeping" perkantoran perlu dilakukan karena kondisi kemacetan yang terjadi di ruas tol dalam kota DKI Jakarta dan sejumlah titik penyekatan PPKM darurat lain.

 

Dia mencontohkan pada Senin (5/7/2021) dari pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB, mobil menumpuk di jalan tol kota padahal pemerintah sudah mencanangkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) 80 persen-100 persen. 

"Darimana dan mau kemana mereka semua? artinya titik penyekatan harus diperketat di titik-titik tertentu," katanya.

Reporter : Antara
Editor : Nazaruli