Netral English Netral Mandarin
00:36 wib
Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat pemerintah Indonesia membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar terkait penggusuran dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari di Jakarta Selatan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengonfirmasi bahwa Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akan dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jadi Kapolri pada Rabu (27/1).
Pelarangan FPI, Pengamat Intelijen: Waspada Dampak dan Reaksi Para Simpatisan

Jumat, 01-January-2021 18:20

Petugas sedang menurunkan baliho HRS.
Foto : Antara Foto
Petugas sedang menurunkan baliho HRS.
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta mengatakan, dampak dari pembubaran dan pelarangan segala aktivitas FPI oleh pemerintah, harus dicermati karena basis massa FPI yang cukup kuat dan militan.

Menurutnya, ada dua kemungkinan yang dominan bisa terjadi sebagai dampak dan reaksi bubarnya dan pelarangan FPI.

"Pertama adalah kekecewaan oleh anggota sampatisan FPI terhadap pemerintah. Basis massa yang cukup besar dan militan memungkinkan adanya aksi perlawanan," kata Stanislaus melalui keterangan tertulisnya, Kamis (31/12/2020).



"Selain itu simpatisan yang berasal dari kelompok lain termasuk kelompok radikal terorisme juga sangat mungkin melakukan aksi balas dendam," sambungnya.

Kemungkinan kedua, Stanislaus berpendapat, massa FPI tidak ada reaksi dan memilih untuk secara underground melakukan aktifitas dengan nama lain namun dengan ideologi yang sama dengan FPI.

"Hal ini sangat mungkin dilakukan seperti yang terjadi pada HTI, meskipun sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang namun tetap melakukan kegiatan dan propaganda ideologi," paparnya.

Kedua kemungkinan tersebut, lanjut Stanislaus, juga dapat terjadi secara bersamaan mengingat massa yang banyak sangat dimungkinkan melakukan kegiatan secara mandiri.

"Namun, apapun yang terjadi keputusan tersebut harus tetap dilaksanakan dan negara harus mengantisipasi berbagai dampak yang terjadi jangan sampai justru membuat hal yang merugikan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Stanislaus menyebut bahwa setelah FPI dibubarkan dan dilarang beraktivitas, maka pemerintah diharapkan terus menjalin dialog dengan berbagai komponen masyarakat termasuk tokoh dan ormas agama teruama untuk menciptakan harmonisasi dan kebhinekaan di Indonesia. Dialog harus dikedepankan sebelum adanya tindakan hukum atau aksi lainnya.

Diketahui, Pemerintah telah membubarkan dan menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang pada Rabu (30/12/2020).

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Pejabat Tertinggi Kementerian/Lembaga Negara yang ditandatangani oleh Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

Berdasarkan keputusan itu, Pemerintah melarang seluruh aktivitas dan penggunaan lambang atau atribut FPI di wilayah Indonesia. Aparat penegak hukum diminta bertindak jika masih ada kegiatan berbau FPI.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI, karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/2020).

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Widita Fembrian