Netral English Netral Mandarin
02:06wib
Lebih dari 4.300 orang telah meninggal dunia akibat "jamur hitam" di India yang umumnya menyerang pasien-pasien Covid-19. Gojek, Grab, dan ShopeeFood membantah terlibat dalam seruan aksi demo nasinonal Jokowi End Game yang berlangsung hari ini.
Pemberlakuan Pajak Sekolah Bukti Pemerintah Gagal, Pengamat: Lama-lama Anak Bisa Dikenai PPN

Jumat, 11-Juni-2021 14:20

Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah
Foto : netralnews
Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah menilai, pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi sembako dan pendidikan bentuk kegagalan pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian.

Pasalnya, lanjut Amir, pemberlakuan PPN bagi dunia pendidikan dinilai telah melanggar konstitusi dan UUD'45. Dimana, tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia tertuang dalam UUD'45 alenia empat, salahsatunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kebijakan ini (PPN) telah melanggar konstitusi dan UUD'45.  Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia empat," kata Amir Hamzah, Jumat (11/6/2021).

"Yang berbunyi, Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial," lanjutnya.

Lebih lanjut ditegaskannya, pemberlakuan PPN terhadap sekolah mencerminkan jika pemerintah telah kehabisan akal untuk mencari anggaran. Bahkan, bukan tidak mungkin, kedepan pemerintah akan memberlakukan PPN bagi anak.

"PPN terhadap sekolah mencerminkan pemerintah yang sudah kehabisan akal. Pemerintah terlalu mendramatisir kasus Covid-19 adalah bentuk kegagalan pemerintah. Lama-lama pajak bagi anak bakal bakal diberlakukan," ujarnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani