Netral English Netral Mandarin
banner paskah
00:20wib
Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Kebijakan ini diperpanjang selama 14 hari, terhitung sejak 20 April. Komite Eksekutif UEFA meresmikan format baru untuk kompetisi Liga Champions yang akan mulai digunakan pada musim 2024/2025.
Pemerintah Buka Investasi Miras, PKS: Mengancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

Selasa, 02-Maret-2021 09:40

Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina
Foto : Topsatu
Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina, menyoroti polemik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal yang di antaranya mengatur mengenai investasi industri minuman keras (miras) atau minuman beralkohol dari skala besar hingga kecil.

Nevi mengatakan, pada Perpres No. 10/2021, disebutkan di Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), lalu dirinci di lampiran III, bahwa investasi miras dibuka di seluruh Indonesia. Dibuka secara umum di 4 Provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua, serta dibuka bersyarat di seluruh provinsi di Indonesia, dengan syarat diusulkan oleh Gubernur.

Dijelaskan Nevi, Perpres No 10/2021 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana pada perubahan Pasal 12 UU Penanaman Modal, miras atau minuman beralkohol tidak masuk dalam klasifikasi daftar bidang usaha tertutup penanaman modal.

“Pada perubahan UU Penanaman Modal, Pasal 12, disebutkan bahwa hanya ada 6 bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, yaitu industri narkotika, judi dan kasino, penangkapan spesies ikan, pemanfaatan koral, industri senjata kimia, serta Industri perusak ozon. Sedangkan, industri miras tidak disebutkan. Artinya, selain 6 bidang usaha tersebut, bisa terbuka untuk penanaman modal," kata Nevi dalam keterangannya, Senin (1/3/2021). 

Meski demikian, Nevi mengkritik keras adanya Perpres No. 10/2021. Pasalnya, merujuk pada data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2016 lalu yang memberikan laporan terkait sebanyak 3 juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol. Angka itu setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia disebabkan oleh konsumsi alkohol. Lebih dari 75 persen kematian pada pria terjadi akibat alkohol.

“Selain berbahaya bagi kesehatan, konsumsi alkohol bisa meningkatkan risiko cedera dan potensi kekerasan pada keluarga. Itulah mengapa banyak kasus perceraian terjadi akibat suami mabuk-mabukan,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Nevi menambahkan, hasil dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa mengkonsumsi minuman keras dapat meningkatkan emosi yang signifikan. Itulah sebabnya meminum minuman keras dapat berdampak pada kekerasan rumah tangga, yang berujung perceraian.

Ironisnya, Lanjut Nevi, pemerintah tidak hanya mengatur soal investasi ke industri miras dalam skala industri besar saja, tetapi juga memberi restu investasi bagi perdagangan eceran miras masuk daftar bidang usaha yang diperbolehkan meskipun dengan persyaratan tertentu.

“Pemerintah seharusnya menjaga nilai-nilai luhur bangsa dengan mengedepankan kebijakan yang mendukung pembangunan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila kedua Pancasila. Memberi peluang yang malah mencederai nilai universal ummat manusia harusnya tidak terjadi," ujar Nevi. 

"Jangan sampai tujuan pembangunan lebih mengarah pada perbuatan melanggar norma, hukum, dan agama. Kebijakan Negara harus menutup semua potensi yang mengancam kehidupan rumah tangga keluarga Indonesia. Karena Rumah Tangga Keluarga Indonesia merupakan benteng pertahanan Bangsa dan Negara,” pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli