Netral English Netral Mandarin
19:39wib
Ebrahim Raisi dinyatakan sebagai presiden terpilih Iran setelah penghitungan suara pada Sabtu (19/6/2021). Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito terkonfirmasi positif Covid-19 menyusul aktivitasnya yang padat dalam dua pekan terakhir ini.
Pemerintah Usulkan Pasal Penghinaan, Dandy Laksono: Cuma Pecundang Wibawanya Dijaga Undang-Undang

Selasa, 08-Juni-2021 19:52

Ilustrasi Penjara
Foto : Istimewa
Ilustrasi Penjara
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM -Aktivis Hak Asasi Manusia Dandhy Laksono mengkritik usulan pemerintah terkait aturan Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) soal penghinaan kepada Presiden dan Anggota legislatif.

Dandhy juga pendiri watchdoc itu, mengungkapkan kalau pasal-pasal receh itu bisa jadi pengalihan perhatian, namun kadang diloloskan.

"Pasal begini biasanya hanya dipasang untuk pengalih perhatian. Tapi kalau tak direspon, bisa lolos dan dianggap bonus beneran," tulisnya seperti dilansir akun resmi twitternya, Selasa (8/6/2021).

Maka dari itu, lanjut Dandhy masyarakat harus merespon dengan keras beleid tersebut. Sebab, hanya sosok pribadi penakut yang dilindungi undang-undang mengatur kewibawaan.

"Makanya perlu direspon: Hanya pecundang yang wibawanya butuh dilindungi Undang-Undang," tulisnya lagi.

Sebelumnya, draf RKUHP terbaru membuka kemungkinan menjerat orang yang menyerang harkat serta martabat presiden dan wakil presiden melalui media sosial dengan pidana penjara selama 4,5 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.

Hal itu tertuang di Pasal 219 Bab II tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV," demikian bunyi pasal tersebut, sebagaimana tertuang dalam draf RKUHP yang dikutip CNNIndonesia.com. 

Reporter : PD Djuarno
Editor : Nazaruli