Netral English Netral Mandarin
04:26wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Pemerintahan Diminta Transparan Beberkan Dampak Pandemi Terhahap Semua Sektor

Minggu, 15-Agustus-2021 16:30

Pengamat, Amir Hamzah
Foto : Istimewa
Pengamat, Amir Hamzah
16

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintahan Jokowi diminta membeberkan dampak yang terjadi di setiap sektor akibat pamdemi Covid-19. Hal itu penting agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan kondisi ril yang terjadi saat ini.

"Kita lihat selama ini pemerintah cenderung tidak transparan dan dengan sengaja menutup-nutupi, bahkan sengaja mengeluarkan statemen-statemen yang cenderung seperti angin surga, untuk menutupi yang sebenarnya terjadi," kata Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah, Minggu (15/8/2021).

"Pemerintah terkesan takut kalau ketidakmampuannnya diketahui publik, meski publik sebenarnya tahu kalau pemerintahan ini tidak becus akibat dikendalikan oligarki dan lebih mengedepankan kepentingan dan kemauan kelompok elit dan pengusaha itu dibanding memenuhi kehendak dan aspirasi rakyat," lanjutnya.

Ia menyebut, penerbitan Omnibus Law UU Cipta Kerja, UU Minerba dan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK adalah fakta tak terbantahkan bagaimana aspirasi dan kehendak rakyat diabaikan dan kepentingan oligarki diutamakan. Pemerintahan Jokowi tak peduli meski kebijakan-kebijakan itu merugikan rakyat dan lingkungan, dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Kedatangan TKA dari China yang terus menerus, bahkan di masa penerapan PPKM Level 1-4, kata Amir, secara gamblang memperlihatkan bagaimana pemerintah mencederai rasa keadilan masyarakat, karena di satu sisi banyak masyarakat yang di-PHK akibat penerapan PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat dan kini PPKM Level 1-4 yang membatasi mobilitas masyarakat dan menutup usaha sektor non esensial dan kritikal, tapi di sisi lain lapangan kerja yang tercipta akibat masuknya investasi dari China, justru dinikmati juga oleh WN China.

"Karena itu sekarang ayo dibuka sejauh apa dampak pandemi terhadap semua sektor, termasuk lapangan kerja, karena pertumbuhan ekonomi 7,07% pada kuartal II-2021 yang diklaim BPS, sama sekali tidak dirasakan masyarakat efeknya, sehingga tak heran kalau para ekonom, termasuk ekonom dari INDEF (Ekonom Institute for Development of Economics and Finance) menilai pertumbuhan ekonomi ini semu," imbuhnya.

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) itu mengingatkan bahwa penyembunyian data yang ril ibarat menyimpan bom waktu, karena tak ada rahasia yang dapat disembunyikan selamanya, dan penurunan-penurunan yang disembunyikan itu akan makin tajam jika tidak dicarikan solusi dan diatasi.

Saat ini, kata dia, dampak pandemi Covid-19 dan ketidakmampuan pemerintah mengelola negara sangat luar biasa.

Dari pengamatannya, dan juga dari informasi-informasi yang ia terima, pandemi tak hanya membuat 3.804.943 orang sakit berdasarkan data Satgas Covid-19 hingga Sabtu (14/8/2021) sore, dan 115.096 orang meninggal, tetapi juga telah membuat sangat banyak pengusaha yang bangkrut, khususnya di kelas UKM, sehingga angka pengangguran terus bertambah.

Amir blak-blakan mengatakan tak percaya pada data BPS bahwa angka pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021, karena pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak Maret 2020 telah membuat banyak pekerja yang di-PHK, dan banyak UKM, terutama kaki lima, bangkrut karena terdampak PSBB dan PPKM yang diberlakukan saat itu.

Amir bahkan meyakini kalau data yang dirilis Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun pada Maret 2021 bahwa kala itu 30 juta UKM telah bangkrut, saat ini telah bertambah berkali-kali lipat.

Ia pun sekali lagi mendorong pemerintah agar membuka data ril semua sektor yang terdampak pandemi Covid-19, agar masyarakat dapat beradaptasi dengan kondisi yang sesungguhnya, dan mengatasi masalah-masalahnya dengan cara yang tepat.

Amir memberitahu dampak pandemi terhadap sektor ketenagakerjaan sudah semakin menyedihkan akibat menyusutnya lapangan kerja.

Sebab, mereka yang kini menganggur karena di PHK akibat perusahaan tempatnya bekerja bangkrut, ternyata sangat rawan terhadap tindak kriminal penipuan yang membuat hidup mereka makin terpuruk.

"Pada Juli 2021 lalu media memberitakan kalau terjadi rekrutmen palsu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dua orang oknum diamankan karena mereka menjanjikan kepada sejumlah orang untuk bekerja di Satpol PP, dan ternyata oknum-oknum itu bohong," tuturnya.

Ia memberitahu kalau berdasarkan informasi pejabat terkait di lingkungan Pemprov DKI, di antara korban ada yang baru di-PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja.

"Oleh kedua oknum itu mereka diminta uang pelicin rata-rata Rp25 juta/orang, dan uang yang diberikan para korban itu adalah uang pesangon yang diberikan perusahaan yang mem-PHK mereka," jelas Amir.

Ketika ditanya solusi seperti apa yang dapat diambil pemerintah untuk menahan laju kebangkrutan usaha di Indonesia demi menekan terus bertambahnya jumlah pengangguran, Amir mengatakan bahwa di pemerintahan banyak orang yang memiliki gelar berderet-deret dan merupakan jebolan universitas luar negeri.

"Mereka seharusnya bisa mengendalikan ini dengan keilmuannya, bukan sekedar teori," katanya.

Meski demikian ia mengatakan, untuk menekan laju kebangkrutan di sektor UKM, pemerintah dapat memperingan persyaratan pengucuran kredit bagi usaha kecil menengah itu, dan memperpanjang masa cicilannya dari dua tahun misalnya, menjadi empat tahun.

"Jika pemerintah sulit melakukannya karena dikendalikan oligarki, Gubernur DKI Anies Baswedan mungkin bisa memulainya melalui Bank DKI," pungkas dia.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani