Netral English Netral Mandarin
14:48wib
Komut PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama mengungkap selain menghapus fasilitas kartu kredit bagi direksi, komisaris, dan manajer, juga menghapus fasilitas uang representatif. Terdakwa kasus tes usap palsu RS Ummi Bogor, Rizieq Shihab, akan membacakan duplik pagi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Mardani: Pemilu Serentak di 2024,  Pemerintah Akan Merampas Hak Rakyat, Mengapa?

Rabu, 10-Maret-2021 14:03

Mardani Ali Sera
Foto : dpr.go
Mardani Ali Sera
25

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus PKS, Mardani Ali Sera menilai bahwa Pemilu serentak 2024 telah merampas hak rakyat.

"Penyelenggaraan Pemilu scr serentak di 2024 akn pemerintah merampas hak rakyat. Mengapa?" kata Mardani, Rabu (10/3/21).

"Dr sisi penyelenggaraan, berpotensi tdk demokratis krn adanya 272 Pejabat (PJ) Kepala Daerah akibat tdk ada Pilkada tahun 2022 & 2023. Hak rakyat utk menentukan Kepala Daerahnya pun terampas," jawab Mardani.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa hal substansial paling utama, demokrasi pun akan sehat jika masyarakat menikmati dan tidak terbebani dengan pemilu yang marathon.

"Efisiensi anggaran yang menjadi salah satu tujuan penyelenggaraan Pemilu Serentak pun tidak tercapai. Sebagai contoh Alokasi APBN untuk Pemilu Serentak 2019 sebesar 25,12 triliun, sedangkan Pemilu 2014 yang belum serentak berbiaya 24,8 triliun," imbuhnya.

Sementara secara terpisah, sebelumnya diberitakan, anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lebih baik dan tak banyak pelanggaran seperti kampanye hitam, fitnah, atau hoaks seperti pada pemilu sebelumnya.  

Maka dari itu, dia meyakinkan perlu adanya evaluasi secara mendalam terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada.

"Indonesia adalah negara besar dan terdiri dari kepulauan dan kendala geografis sangat menganggu dalam penditribusian logistik pemilu. Sehingga, perlu adanya simulasi-simulasi khusus untuk penanganan pemilu di tahun 2024 yang akan datang," kata Bagja dalam diskusi daring dengan tema Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021; Harapan, Tantangan, dan Strategi Kebijakan, seperti dilansir Bawaslu.go.id, Kamis (4/3/2021).

Terlebih lagi, kata dia, tahun 2024 akan ada pemilu dan pilkada di 34 rovinsi, 514 kabupaten/kota. Rentan waktu antara pemilu  dan pilkada hanya berjarak sekitar sembilan bulan menurutnya perlu evaluasi secara mendalam.

"Akan ada 514 kabupaten/kota, ditambah 34 provinsi yang akan melaksanakan pilkada di akhir tahun 2024. Sebelum itu, di awal tahun 2024, ada pemilu nasional. Kami harapkan Pemilu 2024 akan sedikit sekali pelanggaran menyangkut fitnah, kampanye hitam, hoaks dan pelanggaran lainnya. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama," tuturnya. 

Menurutnya, dalam Pasal 167 UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dijelaskan tahapan pemilu paling lambat dilaksanakan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sehingga, sebut Bagja, Juni 2022 sudah dimulai kembali tahapan pemilu nasional. "Untuk itu, jika evaluasi tidak mendalam terhadap permasalahan pemilu dan pilkada, bisa menjadi sebuah permasalahan di 2024," ujarnya.

Selain itu, Bagja juga membahas kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemik covid-19. "Menurut Satgas Covid-19, tingkat kepatuhan protokol kesehatan para pemilih saat Pilkada 2020 sekitar 95 persen, jadi dapat dikatan bahwa protokol kesehatan itu dipatuhi saat pemungutan suara juga tahapan rekapitulasi penghitungan suara," tambahnya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto