Netral English Netral Mandarin
13:51wib
Publik dihebohkan dengan ucapan selamat hari raya dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada umat Baha'i. Video itu jadi sorotan karena Baha'i bukan salah satu dari enam agama yang diakui negara. Menaker Ida Fauziyah menyatakan karyawan dengan gaji di atas Rp 3,5 juta tetap bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1 juta.
Penanganan COVID-19, Polda Metro Jaya Bakal Gelar Patroli Yustisi Secara Masif

Jumat, 18-Juni-2021 15:22

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus.
Foto : Istimewa
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus.
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan patroli gabungan untuk penanganan COVID-19 dengan menggelar apel di Silang Monumen Nasional (Monas), Jumat sore.

"Nanti sore kami akan apel di Monas, kita akan sama-sama nanti apel di sana, kita lakukan patroli masif termasuk di dalamnya adalah Operasi Yustisi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (18/6/2021). 

 

Yusri mengatakan DKI Jakarta diketahui kembali mencatat penambahan kasus harian positif per Kamis (17/6/2021) sebanyak 4.144 kasus.

Hal itulah yang mendorong Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengetatan protokol kesehatan di tengah masyarakat.

"Kita lakukan pengetatan prokes (protokol kesehatan) kepada masyarakat Jakarta ini dengan Operasi Yustisi kita preemtif, preventif 'strike' yang kita lakukan," tambahnya.

 

Adapun langkah yang akan dilakukan dalam patroli protokol kesehatan tersebut antara lain menegakkan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas.

"Karena kunci utamanya adalah disiplin protokol kesehatan 5M. Kalau ada kerumunan kita bubarkan, pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro dengan aturan-aturan itu yang kita tegakkan untuk mendisiplinkan masyarakat," pungkasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah mempertimbangkan kemungkinan menerapkan kebijakan "rem darurat" berdasarkan pantauan dari perkembangan kasus penularan COVID-19 yang semakin meningkat.

"Dengan kasus yang luar biasa ini, kita mengambil langkah-langkah ekstra. Pak Gubernur bersama jajaran Forkopimda, akan melihat perkembangan dalam beberapa hari ke depan, apakah kita terus melaksanakan PPKM sampai 14 hari ke depan, atau ada kebijakan lain di tengah 14 hari," kata Riza di Balai Kota Jakarta.

Kemudian, politikus Partai Gerindra itu juga mengatakan Pemprov DKI meminta masukan dari ahli, epidemiolog, maupun COVID-19 nasional terkait perkembangan terkini COVID-19 di Jakarta.

 

"Kami terus berkoordinasi dengan pakar epidemiologi, satgas pusat dan juga terus mengikuti arahan presiden," ujar Riza.

Reporter : Antara
Editor : Nazaruli