Netral English Netral Mandarin
16:38wib
Barcelona yang tumbang di tangan Bayern Munich sehingga dipastikan tersingkir dari ajang Liga Champions 2021-2022. Hasil analisis dan investigasi penyidik Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terhadap beberapa kecelakaan bus Transjakarta menunjukkan sebagian besar disebabkan oleh faktor kesalahan manusia.
Pencabutan Lampiran Perpres Soal Miras, HNW Ingatkan Jokowi Jangan PHP Atau Basa-basi Politik

Kamis, 04-Maret-2021 10:50

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
Foto : Istimewa
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
51

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang membuka investasi terhadap industri minuman keras (miras) atau minuman beralkohol. 

Selain mengapresiasi, HNW juga mengingatkan agar Presiden Jokowi segera menerbitkan dokumen resmi pencabutan tersebut, dengan menghadirkan Perpres baru dan mempublikasikannya kepada publik. 

“Karena pernyataan Presiden Jokowi itu terkait dengan membatalkan suatu produk hukum di Indonesia yang adalah negara hukum, maka sudah semestinya bila pencabutan itu juga diformalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga pencabutan ketentuan itu bukan sekedar wacana apalagi PHP (pemberian harapan palsu), tapi produk hukum legal yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” kata HNW melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (3/3/2021). 

HNW mengatakan, kehadiran dokumen hukum secara legal formal, berupa adanya Perpres yang baru, atau revisi Perpres untuk mencabut lampiran yang mendapat penolakan dari berbagai pihak itu, sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, juga untuk menghentikan polemik dan ketidak pastian hukum. 

Hal tersebut, lanjutnya, juga untuk menghindari kesalahpahaman antara Presiden Jokowi dengan bawahannya. Sebab, sikap Presiden sering kali diimplementasikan berbeda oleh para pembantunya dan tidak ada koreksi terhadap keganjilan seperti itu.

“Misalnya dalam kasus revisi UU ITE. Presiden Jokowi sudah menyatakan terbuka setuju dengan revisi UU tersebut, tetapi oleh pembantunya malah dipahami berbeda, dengan lebih hadirkan pedoman interpretasi UU ITE,  bukannya merealisasikan harapan Presiden untuk terjadinya revisi, sehingga semakin menimbulkan polemik di masyarakat," ungkap HNW. 

"Jangan sampai, kasus pencabutan terkait Perpres investasi miras/beralkohol akan mengulangi tragedi revisi UU ITE. Ketidaksamaan antara pernyataan dengan tindakan di lapangan,” tukas Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. 

Ditegaskan HNW, kehadiran dokumen/ produk hukum atau Perpres baru yang mencabut isi lampiran investasi miras itu mutlak diperlukan, supaya pernyataan Presiden Jokowi soal pencabutan Perpres tidak dianggap sebagai sekadar janji atau basa basi politik yang tidak berkekuatan hukum. 

“Bila tidak ada dokumen resmi atau perpres baru yang mengakomodasi pencabutan ketentuan itu, maka pernyataan Pak Jokowi kemarin akan dinilai sebagai sekadar janji atau basa-basi politik yang tidak berkekuatan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan kekacauan hukum, dan ketidak sungguh-sungguhan menghormati para ulama, ormas-ormas dan tokoh yang terhormat yang telah disebutkan nama-namanya oleh Presiden Jokowi sendiri, dan itu bisa munculkan ketidakpercayaan kepada Presiden,” terangnya. 

“Maka sangat penting Presiden segera buktikan pernyataannya menerima usulan dan masukan dari para ulama dan tokoh bangsa, dengan membuat produk hukum yg membuktikan penerimaannya untuk menghapus lampiran III ketentuan investasi miras/beralkohol, atau Perpres baru yang memasukkan koreksi atasi lampiran III soal investasi miras/beralkohol itu," tandasnya. 

Lebih jauh, anggota Komisi VIII DPR ini juga meminta semua pihak untuk mengawal dan mengawasi serta memastikan agar Presiden Jokowi  betul-betul segera mewujudkan pernyataan pencabutan lampiran Perpres soal investasi miras itu menjadi dokumen hukum yang resmi yang berkekuatan hukum, atau Perpres yang baru.

"Kepada semua pihak agar tidak terlena, dan mengira semuanya sudah selesai cukup dengan pernyataan lisan yg tidak mempunyai kekuatan hukum itu. Melainkan terus mengawal dan mengawasi dan memastikan agar komitmen Pak Jokowi yang diapresiasi oleh para tokoh, ormas-ormas dan masyarakat luas itu, betul-betul segera mewujudkan menjadi dokumen hukum yang resmi yang berkekuatan hukum, atau perpres yang baru," pungkasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati

Berita Terkait

Berita Rekomendasi