Netral English Netral Mandarin
23:57wib
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 optimistis target capaian program vaksinasi virus corona di Indonesia akan rampung sesuai target awal pemerintah yakni pada Desember 2021. Kasus COVID-19 meningkat drastis selama seminggu terakhir. Rumah sakit hingga Wisma Atlet melaporkan bed occupancy rate yang terus meningkat.
Pengacara Mengaku Sulit Bertemu Munarman, Fadli Zon: Ini Jelas Pelanggaran HAM

Jumat, 30-April-2021 10:15

Politisi Gerindra, Fadli Zon
Foto : netralnews.com
Politisi Gerindra, Fadli Zon
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi Gerindra Fadli Zon mengkritik aparat yang mempersulit Tim Advokasi Ulama dan Aktivis (Taktis) untuk bertemu dan memberikan pendampingan hukum kepada Munarman yang saat ini ditahan di Polda Metro Jaya karena terjerat kasus dugaan tindak pidana terorisme.

Menurut Fadli, tindakan mempersulit Taktis selaku tim kuasa hukum Munarman itu merupakan bentuk pelanggaran HAM. Ia menilai, aparat mempertontonkan kekuasaan, bukan penegakkan hukum.

Hal itu disampaikan Fadli mengomentari pemberitaan media soal Taktis yang mengaku kesulitan akses untuk bertemu dan memberikan bantuan hukum kepada Munarman sejak mantan petinggi FPI itu ditangkap Densus 88 Antiteror pada Selasa (27/4/2021).

"Ini jelas pelanggaran HAM, berlebihan dan mempertontonkan kekuasaan bukan penegakkan hukum," tulis Fadli Zon di akun Twitternya, Kamis (28/4/2021).

"Berilah akses pada pengacara dan keluarga untuk memberi bantuan hukum dan juga makanan/minuman. Ini bulan suci Ramadhan," kata @fadlizon.

Sebelumnya, kuasa hukum Munarman yang tergabung dalam Tim Advokasi Ulama dan Aktivis (Taktis), mengaku kesulitan menemui kliennya di Polda Metro Jaya) setelah penangkapan yang bersangkutan di kediamannya, Selasa (27/4/2021).

"Hingga saat ini, kami sebagai kuasa hukum mengalami kesulitan untuk bertemu dengan klien kami," kata pengacara M. Hariadi Nasution yang mewakili tim kuasa hukum Munarman melalui pesan tertulisnya, seperti dilansir dari ANTARA, Rabu (28/4/2021).

Menurutnya, ada prosedur hukum yang akan dilanggar oleh pihak aparat jika Munarman tidak diberi akses ke pengacaranya.

Berdasarkan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, lanjut Hariadi, maka seharusnya Munarman mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang dipilihnya sendiri.

"Terlebih ancaman pidana yang dituduhkan terhadap Munarman di atas 5 tahun sehingga wajib mendapatkan bantuan hukum," jelas Hariadi.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P