Netral English Netral Mandarin
07:23wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Pengamat Minta Semua Pihak yang Terkait Pembelian Tanah Munjul Harus Diperiksa

Sabtu, 07-Agustus-2021 09:30

jakarta.go.id
Foto : Istimewa
jakarta.go.id
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat Amir Hamzah menyambut baik upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut tuntas kasus korupsi pembelian tanah di Munjul. Termasuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD, Prasetyo Edi Marsudi.

Diketahui KPK memastikan bakal memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur pada 2019.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pemeriksaan terhadap Anies Baswedan dan DPRD DKI dilakukan untuk membuat terang perkara korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 152,5 miliar tersebut.

"Saya rasa cukup baik apabila beberapa pihak yang dianggap mengetahui soal pembelian tanah itu harus diperiksa. Langkah tersebut diharapkan agar persoalan hukumnya cepat selesai," kata Amir Hamzah saat dihubungi, Jumat (6/8/2121). 

Amir mengatakan, saat ini beberapa pihak dari eksekutif dan legislatif sudah diperiksa. 

"Plt Sekda sudah diperiksa terkait penetapan anggaran di DPRD, dan ada juga dari BPKP termasuk dari badan pembinaan BUMD," jelas Amir. 

"Rencananya dua pimpinan DPRD DKI pekan depan akan diperiksa. Surat pemanggilan kepada keduanya sudah dilayangkan. Begitu yang saya ketahui," sambung Amir.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami anggaran Rp1,8 triliun untuk pembelian tanah di Munjul, Jakarta Timur. KPK menemukan dua dokumen berbeda soal anggaran pembelian tanah itu.

"KPK telah mengonfirmasi (dokumen anggaran) kepada para saksi dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (5/8/2021).

Namun demikian Ali tidak memerinci temuan KPK soal dana fantastis untuk pembelian tanah tersebut. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan penyidikan.

Sedangkan Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, pihaknya menemukan dua dokumen terkait pencairan dana pembelian tanah di Munjul. Salah satu dokumen menyebutkan pencairan dana untuk pembelian tanah itu mencapai Rp1,8 triliun.

"Angkanya sesuai dengan APBD ada Surat Keputusan Nomor 405 itu besarannya Rp1,8 triliun. Terus ada lagi Surat Keputusan Nomor 1684 itu dari APBD Perubahan sebesar Rp800 miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/8/2021).

KPK sendiri saat ini sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul. Para tersangka masing-masing mantan Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar, serta PT Adonara Propertindo selaku tersangka korporasi.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP