Netral English Netral Mandarin
16:16wib
Sebanyak 11 siswa MTs Harapan Baru Cijantung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, meninggal saat kegiatan pramuka susur sungai di Sungai Cileueur. Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan moratorium penerbitan izin usaha baru untuk pinjaman online.
Pengamat Salahkan Anies Soal Leletnya Pembahasan Revisi RPJMD

Jumat, 24-September-2021 17:30

Pengamat, Amir Hamzah
Foto : Istimewa
Pengamat, Amir Hamzah
22

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Lambannya pembahasan Raperda RPJMD 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta mendapat sorotan pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah.

Amir menilai, ada beberapa kesalahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait hal tersebut. Kepada wartawan, Jumat (24/9/2021), Amir mengatakan, ia melihat Anies dan timnya kurang mampu membangun hubungan yang harmonis dan komunikasi yang efektif dengan DPRD.

Menurutnya, meski dari sembilan fraksi di DPRD hanya dua yang menolak revisi RPJMD, yakni Fraksi PDIP dan PSI, dukungan tujuh fraksi yang lain menjadi seperti tak ada gunanya.

"Kita tahu bahwa Fraksi PDIP dan PSI memang sudah menunjukkan jati diri sebagai oposisi garis keras buat Anies, tapi ada tujuh fraksi lain, di antaranya PKS, Demokrat dan Golkar, dan dalam politik apapun dapat mungkin jika cara dan strateginya tepat," kata dia.

Amir juga melihat bahwa kebijakan Anies yang membiarkan Sekwan DPRD dijabat Plt hingga 1,5 tahun, adalah kebijakan fatal, karena Sekwan merupakan penghubung antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta, sehingga dalam permasalahan RPJMD, Sekwan dapat difungsikan sebagai mediator.

"Tapi karena Sekwan seorang Plt yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis, akhirnya Sekwan pun tak bisa berbuat banyak, dan bahkan akhirnya terjebak pada situasi dimana dia menjadi bawahan ketua DPRD, tapi juga bawahan gubernur," ujar Amir.

Kesalahan Anies yang lain, kata Amir, adalah karena Anies lebih mempercayai TGUPP dibanding pimpinan SKPD, sehingga tak sedikit pimpinan SKPD yang mengeluh karena merasa kalah power dengan TGUPP.

Apalagi, kata Amir, menurut pimpinan SKPD, TGUPP bisa mengintervensi hingga ke Baperjakat.

"Nah, dalam kaitannya dengan RPJMD, TGUPP seharusnya bisa cawe-cawe dengan melakukan loby ke DPRD agar pembahasan dipercepat. Kalau sampai hari ini RPJMD belum selesai dibahas, kita perlu pertanyakan apa gunanya kewenangan yang diberikan Anies kepada TGUPP? Apalagi karena menurut para pimpinan SKPD, kewenangan yang diberikan Anies kepada TGUPP begitu luas," kata Amir.

Seperti diberitakan sebelumnya, sesuai aturan perundang-undangan, RPJMD seharusnya sudah disahkan pada akhir Agustus, karena berdasarkan pasal 1 ayat (20) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun.

Artinya, RPJMD merupakan rujukan penyusunan APBD Perubahan 2021 dan APBD 2022, sehingga sebelum RPJMD disahkan, maka APBD Perubahan 2021 dan APBD 2022 belum bisa dibahas.

Padahal, pasal 179 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan; pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 bulan sebelum tahun berkenaan berakhir.

Tiga bukan yang dimaksud pada pasal itu adalah akhir September.

Sementara pasal 106 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan; kepada daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Satu bulan yang dimaksud pada pasal itu adalah akhir November.

Jika hingga akhir September APBD Perubahan 2021 belum disahkan, maka Anies dapat menggunakan APBD 2021 hingga tahun anggaran selesai, karena pasal 179 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan; dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.

Namun akan ada sanksi bagi Anies, juga DPRD, jika hingga akhir November APBD 2022 belum disahkan, karena pasal 44 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan; Kepala daerah dan/atau anggota DPRD yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf m, huruf n, dan huruf o dijatuhi sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 36 ayat (2) huruf o PP Nomor 12 Tahun 2017 mengatur bahwa jika kepala daerah dan anggota DPRD tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, maka masuk kategori pelanggaran administratif dan dapat dijatuhi sanksi administratif.

Sumber-sumber mencurigai kalau DPRD sengaja memperlambat pembahasan RPJMD untuk menjegal Anies agar gagal maju menjadi Capres di 2024.

“Kalau APBD Perubahan 2021 tidak disahkan, apalagi jika APBD 2022 tak dapat dibahas, atau kalau pun disahkan tapi molor jauh dari ketentuan aturan perundang-undangan, Anies pasti akan diserang para buzzer dan akan dibentuk opini bahwa Anies tidak becus mengelola Jakarta,” katanya.

Lebih jauh dari itu, narasumber-narasumber ini meyakini kalau dari serangan-serangan itu akan dibentuk opini kalau Anies tak layak mencalonkan diri menjadi presiden, karena mengelola Jakarta saja tidak becus, apalagi mengelola negara.

“Jadi memang terendus ada bau-bau Pilpres 2024 di balik kelambanan pembahasan revisi RPJMD ini,” kata narasumber tersebut.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani