Netral English Netral Mandarin
02:58wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Pengamat: Sangat Tepat Kubu KLB Ajukan Judicial Review AD/ART Partai Demokrat

Sabtu, 25-September-2021 06:48

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas,
Foto : Tagar
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas,
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, menilai sangat tepat langkah yang diambil kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat mengajukan judicial review (JR) terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020.

"Pembelajaran bagi semua partai politik agar jangan sampai AD/ART partainya melampaui UU Partai Politik. AD dan ART semua partai politik harus tunduk pada UU," kata Fernando melalui keterangan tertulis, Jumat (24/9/2021).

Menurutnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga harus mengevaluasi SOP yang diterapkan sebelum mengesahkan hasil kongres partai politik terutama mengenai AD/ART apakah sudah sesuai dengan UU Partai Politik.

"Menjadi momentum bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan kembali partai politik agar tunduk pada Undang-Undang dan tidak bertentangam sistem demokrasi," ujarnya.

"Kalau dicermati AD/ART Partai Demokrat yang sudah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020 melampaui UU Partai Politik dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi," jelas Fernando.

Karenanya, Fernando berharap Mahkamah Agung akan memutuskan yang terbaik untuk kepentingan penataan partai politik dan memperkuat sistem demokrasi dalam partai politik.

"Apalagi partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang harus menjunjung tinggi demokrasi di dalam partai untuk terjaganya demokrasi dalam bernegara," pungkasnya.

Seperti diberitakan, empat kader Demokrat kubu KLB menggandeng pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 ke MA.

Keempat kader itu antara lain eks Ketua DPC Demokrat Ngawi Muhammad Isnaini Widodo, eks Ketua DPC Demokrat Bantul Nur Rakhmat Juli Purwanto, Eks Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tegal, Ayu Palaretins dan Eks Ketua DPC Demokrat Kabupaten Samosir Binsar Trisakti Sinaga.

Mereka yang melayangkan JR itu sebelumnya dipecat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lantaran hadir dalam KLB Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Termohon dalam gugatan JR nanti adalah Menkumham Yasonna Laoly selaku pihak yang mengesahkan AD/ART Demokrat pada Mei 2020 lalu.

"Judicial review yang dimaksud meliputi pengujian formil dan materiil terhadap AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan oleh Menkum HAM pada 18 Mei 2020. AD/ART sebuah parpol baru dinyatakan sah dan berlaku setelah disahkan oleh Menkum HAM," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/9/2021). 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli