Netral English Netral Mandarin
13:04wib
Publik dihebohkan dengan ucapan selamat hari raya dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada umat Baha'i. Video itu jadi sorotan karena Baha'i bukan salah satu dari enam agama yang diakui negara. Menaker Ida Fauziyah menyatakan karyawan dengan gaji di atas Rp 3,5 juta tetap bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1 juta.
Penggagas Presiden 3 Periode Bisa Ditangkap? Ini Pendapat Pakar Hukum

Senin, 21-Juni-2021 21:20

Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad
Foto : Istimewa
Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai bahwa narasi presiden 3 periode sangat tidak tepat. Terlebih digaungkan di tengah kondisi Indonesia yang sedang melawan pandemi Covid-19.

"Menyuarakan hal itu memang hak berekspresi dalam iklim demokrasi. Tapi tidak tepat jika disampaikan saat ini mengingat Indonesia sedang berupaya menangani Covid-19," katanya dalam keterangan pers, Minggu (20/06/2021).

Suparji juga menegaskan bahwa konstitusi sudah mengamanatkan presiden dibatasi dua periode, sehingga wacana presiden tiga belum memiliki legitimasi hukum positif.

"Dalam Pasal 9 UUD 1945 itu tegas menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Maka presiden 3 periode pada saat ini belum  sesuai konstitusi," ujarnya.

Karena bertabrakan dengan konstitusi, lanjut Suparji, wajar apabila masyarakat menolak wacana tersebut. "Seruan penangkapan penggagas yang tranding di sosmed menunjukkan adanya ekspresi ketidaksetujuan dengan deklarasi itu," terangnya.

Soal apakah bisa ditangkap karena mengkampanyekan presiden 3 periode, ia menilai perlu ada pendalaman. Mungkin, tambahnya, bisa didalami adanya unsur dalam pasal 14 atau 15 uu no.1 th 1946 tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran.

"Karena konstitusi mengatakan bahwa jabatan presiden dan wapres hanya bisa 2 periode. Tetapi kok memberitakan untuk dicalonkan lagi," jelasnya.

Terakhir, Suparji berharap narasi ini segera dihentikan. Menurutnya, akademisi dan peneliti atau aktivis politik lebih baik bernarasi sesuai dengan konstitusi dan teori politik maupun bernegara dengan baik dan benar.

"Akademisi bertugas meluruskan narasi-narasi yang bertentangan dengan konstitusi. Bukan justru mengatasnamakan rakyat untuk melanggarnya," pungkasnya.

Seperti diberitakan, wacana presiden tiga periode digaungkan oleh komunitas JokPro 2024 yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) - Prabowo Subianto berduet sebagai pasangan calon presiden-wakil presiden di Pilpres 2024. 

Gara-gara mendukung Jokowi tiga periode, tokoh JakPro 2024, M Qodari, menjadi trending topic di Twitter pada Minggu (20/6/2021) lewat tagar #TangkapQodari.

Mereka yang melambungkan tagar tersebut meminta aparat menangkap Qodari karena seruan soal Jokowi tiga periode disebut bertentangan dengan konstitusi.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P