Netral English Netral Mandarin
13:03wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Pengusaha Restoran Sulit Bertahan di Tengah PPKM, Layanan Delivery Bahkan Tak Bisa Membantu

Selasa, 27-Juli-2021 15:00

Ilustrasi restoran sepi.
Foto : Istimewa
Ilustrasi restoran sepi.
36

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani mengatakan layanan pesan-antar restoran selama PPKM tidak menjamin pelaku usaha dapat mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi.

“Kalau kita bicara apakah pelaku usaha terbantu dengan adanya delivery, itu belum tentu,” kata Hariyadi, Selasa (27/7/2021).

Sejak PPKM darurat hingga PPKM level 3 dan 4 yang diberlakukan di beberapa wilayah Indonesia, bisnis restoran masih mengandalkan layanan take away dan delivery.

“Memang, orang yang biasanya belanja di mal akhirnya beralih ke delivery, artinya mereka yang punya daya beli. Tapi kalau masyarakat yang pengeluarannya terbatas, mereka tidak mungkin delivery setiap hari, mereka memilih untuk memasak di rumah,” jelas ketua PHRI itu.

Hariyadi menyebutkan aktivitas antara mal dengan restoran yang berada di dalamnya sangat berkaitan dan saling mempengaruhi. Salah satu daya tarik dan tujuan orang berkunjung ke mal adalah ingin menikmati makan di tempat (dine-in).

Selain itu, ia juga mengatakan tidak semua bisnis restoran yang berbasis layanan dine-in sudah memiliki kesiapan untuk menerapkan pola pemasaran take away-delivery.

“Pizza Hut, misalnya, yang restoran itu tidak didesain untuk layanan online, kini mereka kewalahan. Beda dengan PHD yang sejak awal sudah siapkan bisnis mereka untuk layanan online,” jelas Hariyadi saat mencontohkan bagaimana bisnis makanan pizza berusaha bertahan di tengah pandemi.

“Dua layanan itu (delivery-takeaway dan dine-in) punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri,” tambahnya.

Ia juga mengatakan sangat sulit melakukan upaya apapun untuk meningkatkan daya beli di sektor hotel dan restoran, misalnya jika memberi kelonggaran pada pengunjung dengan menunjukkan sertifikat vaksin.

“Tidak ada pengaruh,” ujarnya. “Masyarakat itu melihat regulasi pemerintah. Kalau sudah PPKM level 4, ya mereka tidak bepergian,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Kebijakan PPKM mengakibatkan bisnis dan pasar mengalami kelesuan. Meski begitu, Hariyadi berharap pemerintah harus melakukan 3T (testing, tracing, treatment) secara serius.

“Poinnya, sih, sebetulnya bukan semata-mata PPKM-nya, tapi bagaimana penanganan virusnya. Hal itu kan yang jauh lebih penting,” pungkasnya.

 

Reporter : Antara
Editor : Irawan HP