Netral English Netral Mandarin
22:59wib
Enam belas tim telah memastikan lolos ke babak 16 besar Euro 2020 (Euro 2021) usai berlangsungnya matchday terakhir penyisihan grup, Kamis (24/6) dini hari WIB. Sejumlah daerah di provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta masuk kategori zona merah atau wilayah dengan risiko tinggi penularan virus corona (covid-19) dalam sepekan terakhir
Penolakan Kepengurusan KLB, Demokrat Jabar: Harus Jadi Pelajaran, Jangan Coba-Coba Jadi 'Begal'

Kamis, 01-April-2021 08:12

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya
Foto : Istimewa
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya
12

BOGOR, NETRALNEWS.COM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat mengatakan penolakan atas kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. 

"Insya Allah memberikan pelajaran yang amat baik bagi semua pihak. Kepada siapapun, jangan coba-coba menjadi 'begal', jaga adab dan tata kerama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkap Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyuwijaya alias AW saat dihubungi Antara di Bogor, Rabu (31/3/2021). 

Ketua Fraksi di DPRD Jawa Barat itu bersyukur karena  pemerintah telah jeli dan mengedepankan kaidah hukum lantaran telah membuat keputusan menolak kepengurusan Partai Demokrat Moeldoko melalui KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. 

"Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan atas segala yang telah dikerjakan pemerintah dengan semestinya," kata legislator asal Kabupaten Bogor itu. 

AW menganggap keputusan Kemenkumham tersebut menjadi preseden positif bagi bagi keberlangsungan demokrasi di tanah air."Saya menafsirkan bahwa sikap pemerintah yang secara tegas dan terang benderang menolak hasil KLB 'abal-abal' di Deli Serdang, sesungguhnya itu  merupakan pernyataan diam-diam dari pemerintah atas forum di Deli Serdang itu merupakan pertemuan para 'begal' politik," kata AW.

Sebelumnya, Kemenkumham menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara."Pemerintah menyatakan  permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 ditolak," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Reporter : Sesmawati
Editor : Sesmawati