• News

  • Peristiwa

Pembentukan AKD, PKS Kurang Setuju dengan Jalan Musyawarah

Pembentukan AKD, PKS kurang setuju dengan jalan musyawarah.
Pemprov DKI
Pembentukan AKD, PKS kurang setuju dengan jalan musyawarah.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pimpinan bersama seluruh fraksi di DPRD DKI tengah membahas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti pimpinan Komisi dan AKD lainnya.

Mekanisme pembentukan AKD menggunakan jalan musyawarah mufakat dihembusakan, agar tak menimbulkan masalah di depannya.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi kurang setuju dengan sistem musyawarah. Dia menilai, cara itu menguntungkan partai dengan jumlah perwakilan terbanyak.

"Namanya musyawarah, dicarikan jalan terbaik. Kalau hanya menguntungkan salah satu, bukan musyawarah," kata Suhaimi, Kamis (17/10/2019).

Dirinya setuju pembentukan AKS dilakukan secara proporsional di pimpinan dewan.

"Jadi gini, AKD yang agak krusial itu biasanya soal proporsional di pimpinan. Kalau di pimpinan siapa yang akan duduk di AKD itu haknya fraksi. Namun, nanti pimpinan itu berapa, tiga jabatan pimpinan dikali lima komisi. Jadi 15 posisi pimpinan," ujarnya.

Dia menjamin, akan mengutamakan musyawarah dalam menghasilkan komposisi pimpinan dan anggota AKD yang proporsional. Pimpinan DPRD DKI akan berupaya tidak menguntungkan satu partai atau merugikan partai tertentu.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani