• News

  • Peristiwa

Ada yang Tolak Ahok Masuk BUMN, Pengamat: Negara Harus Tegas Jika Mereka Anarkis

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Kriminalitas
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengomentari adanya gerakan penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduduki kursi bos BUMN. 

Menurutnya, gerakan penolakan itu tidak akan berpengaruh apa-apa karena keputusan ada di tangan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

"Mereka bisa menolak tapi yang memutuskan bukan mereka," kata Stanislaus kepada wartawan, Sabtu (16/11/2019).

Diketahui, kabar Ahok masuk BUMN mendapat penolakan dari sejumlah pihak, seperti Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) hingga Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Terkait hal itu, Stanislaus mengatakan, pemerintah harus tegas jika kelompok yang menolak Ahok untuk menjadi bos BUMN melakukan tindakan anarkis. 

"Pemerintah tak usah terganggu aksi aksi seperti itu. Harus negara juga tegas dan bewibawa dengan menindak mereka yang berbuat anarkis," jelas Stanislaus.

Stanislaus sependapat bahwa ada kelompol radikalis di beberapa BUMN yang tak suka Ahok menjabat sebagai pemimpin disana. Ia mencontohkan adanya beberapa penangkapan pelaku terorisme yang merupakan karyawan salah satu BUMN.

"Beberapa fakta menyebutkan ada penangkapan teroris di internal BUMN. Seperti di Jawa Barat dan Banten," jelas Stanislaus.

Namun demikian, Stanislaus tak yakin, alasan pemerintah ingin menempatkan Ahok di BUMN semata-mata untuk memberantas kelompol garis keras di perusahaan plat merah itu.

"Penunjukkan Ahok tak mengarah ke spesifik kesana. Kan Ahok juga kinerjanya bagus. Ada faktor lain yang melatarbelakangi seperti pemberantasan korupsi dan perbaikan kinerja," tutup peserta program kajian Intelijen UI ini.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli