• News

  • Peristiwa

Lampaui Kebijakan KIP, DKI Raih Penghargaan Badan Publik Kualifikasi Informatif

Gubernur DKI menerima langsung penghargaan yang diberikan oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin.
Istimewa
Gubernur DKI menerima langsung penghargaan yang diberikan oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemprov DKI Jakarta mendapatkan anugerah penghargaan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia. Penghargaan untuk kategori "Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif" ini diberikan dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 di Gedung II Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menerima langsung penghargaan yang diberikan oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin.

Kategori Penghargaan "Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif" ini merupakan bentuk apresiasi penilaian tertinggi bagi Pemerintah Provinsi dari Monitoring dan Evaluasi dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen mendukung pemerintahan yang transparan dan terbuka sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Bahkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam hal keterbukaan informasi dinilai telah melampaui batasan yang ada di dalam UU KIP itu sendiri.

“Alhamdulillah, Pemprov DKI kembali menjadi salah satu Pemerintah Provinsi yang menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kualifikasi Informatif Tahun 2019 berdasarkan monitoring evaluasi oleh KIP Republik Indonesia dan diberikan oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin di Istana Wapres hari ini," kata Anies, Kamis (21/11/2019).

"Dan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam keterbukaan informasi juga telah melampaui kewajiban atau arahan UU KIP itu sendiri dengan memberikan akses informasi publik dalam berbagai aspek transparansi informasi tentang seluruh hasil kinerja Pemprov DKI Jakarta," sambungnya.

Ia menambahkan, penerapan budaya keterbukaan informasi publik yang baik itu sangat penting bagi setiap badan publik atau pemerintahan terutama dalam aspek pengawasan. Ketersediaan informasi publik yang baik ini harus bisa dimanfaatkan untuk membuat lebih banyak lagi kegiatan dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat umum dan para pemangku kepentingan.

Keterbukaan informasi publik di Pemprov DKI Jakarta juga didukung dengan aspek inovasi dan kolaborasi yang diciptakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

Perlu diketahui, dalam proses memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif, Pemprov DKI Jakarta telah melalui beberapa tahap kualifikasi.

Pertama, Pemprov DKI Jakarta melakukan pengisian/menyampaikan kuesioner melalui aplikasi elektronik Monev KI Pusat RI yang telah disubmit pada tanggal 26 September 2019. Kemudian tindak lanjut hasil verifikasi kuesioner, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta masuk 26 besar.

Setelah itu, tahapan selanjutnya, PPID DKI Jakarta melaksanakan presentasi di hadapan Tim Penilai dari KI Pusat RI, Akademisi, dan Praktisi Keterbukaan Informasi pada tanggal 17 Oktober 2019.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Irawan.H.P