• News

  • Peristiwa

Wapres Sebut Banyak PAUD Ajarkan Radikalisme, GENERASI: Pengajar Pasti Kecewa

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin saat Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara.
Istimewa
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin saat Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara.

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Lembaga Perlindungan Anak GENERASI Ena Nurjanah mengatakan, beberapa hari yang lalu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membuat pernyataan mengenai banyaknya Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) yang mengajarkan radikalisme. 

Menurut Ena, ada yang perlu diperhatikan dari ungkapan tersebut, ajaran radikalisme seperti apa yang dimaksudkan oleh Wapres agar tidak dianggap sebagai wacana yang terlalu mengada-ada.

Kata Ena, apabila mengajarkan radikalisme terkait menceritakan sejarah yang berdarah-darah, maka itu belum tentu bermakna radikalisme. Bisa jadi itu karena guru kurang memahami cara yang tepat dalam menyampaikan kisah sejarah kepada anak-anak PAUD

"Ketika pelabelan terjadi terhadap para pengajar PAUD, pasti akan menimbulkan banyak perdebatan, terutama bagi para pegiat PAUD.  Mereka pasti kecewa bahkan bisa jadi marah dengan sangkaan yang belum tentu benar," kata Ena, Senin (12/2/2019).

Lebih lanjut dikatakan, cara penyampaian yang dianggap radikalisme tersebut bisa jadi berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyampaikan materi ajar, berarti yang patut menjadi bahan evaluasi adalah cara mengajar guru yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. 

Upaya tersebut perlu dilakukan agar mampu menyampaikan kisah sejarah  disesuaikan dengan tahapan usia anak, bukan dengan membuat klaim bahwa guru mengajarkan radikalisme.

"Jadi, alangkah baiknya untuk tidak  langsung membuat penilaian hanya karena melihat tanpa mengenali dan memahami fakta yang ada di lapangan," kata dia.

Satu hal lagi yang harus disadari penuh oleh pemerintah menurut Ena, yaitu  bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebutkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak-anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia baru sekitar 37,92 persen.

Jadi masih banyak anak-anak usia dini di Indonesia yang belum mendapat pendidikan dan ini seharusnya lebih menjadi perhatian pemerintah karena menjadi tanggung jawab negara sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. 

"Fokus utama pemerintah semestinya memperbanyak berdirinya PAUD serta menghadirkan guru PAUD yang terdidik dan berkualitas bagi terpenuhinya hak pendidikan anak usia dini," tegas dia.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Nazaruli