• News

  • Peristiwa

Politisi PDIP: Yang Kaitkan Kasus Wahyu dengan Jokowi Adalah Orang-orang Frustasi

Politisi PDIP, Kapitra Ampera.
BBC
Politisi PDIP, Kapitra Ampera.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sejumlah pihak mengaitkan kasus dugaan suap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024 dari PDIP yang menyeret nama Komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan Pilpres 2019. Mereka beranggapan kasus tersebut membuka kemungkinan oknum KPU juga ikut 'bermain' memenangkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Menanggapi isu tersebut, politisi PDIP Kapitra Ampera mengatakan, yang mengaitkan kasus Wahyu dengan pilpres adalah orang-orang yang frustasi yang selalu mencari celah untuk menyerang Jokowi. Apalagi, lanjutnya, setelah melihat Jokowi dan rivalnya di pilpres Prabowo Subianto kini telah bersatu, pihak-pihak itu makin frustasi.

"Itu adalah orang-orang yang frustasi. Kalau orang frustasi itu nggak perlu move on. Mereka itu kan mencari opportunity, mencari kesempatan, maka dia pakai. Apa pun dikait-kaitkan. Apalagi lawan sudah menjadi kawan, jadi tidak ada lagi oposisi, yang ada sahabat," kata Kapitra kepada netralnews.com, Senin (13/1/2020).

"Jadi betapa frustasinya orang-orang itu. Orang-orang yang sudah frustasi menjadi tambah frustasi, maka dia lihatnya celah ini dia masuk. Tapi dia terjebak sendiri dalam kefrustasian itu. Mudah-mudahan dia nggak sampai bunuh diri," sambungnya.

Kapitra menegaskan, anggapan demikian tidak masuk akal karena PDIP tidak mungkin kongkalikong dengan KPU soal pilpres. Pasalnya, dalam proses  PAW DPR di daerah pemilihan Sumatera Selatan I saja yang kini menjadi polemik, KPU menolak nama caleg Harun Masiku yang diajukan PDIP menggantikannya Nazarudin Kiemas yang meninggal Februari 2019 lalu.

Padahal, lanjutnya, pengajuan nama Harun oleh PDIP mengacu pada hasil Judicial Review (JR) P KPU Nomor 3 Tahun 2019 di mana permohonan PDIP dikabulkan sebagian oleh MA. Selain itu ada juga Fatwa dari MA yang pada pokoknya memohon kepada KPU untuk melaksanakan PAW dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Namun pengajuan itu ditolak oleh KPU dengan alasan karena berpegang dasar Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu. Aturan itu menyebut jika ada caleg meninggal, posisinya diganti dengan caleg dari partai dan daerah pemilihan yang sama dengan perolehan suara di urutan berikutnya. Sehingga KPU menetapkan caleg Riezky Aprilia sebagai anggota DPR terpilih menggantikan Nazarudin.

"Kita lihat indikatornya begini, partai saja sudah benar saja ditolak oleh KPU. Kan si Harun Masiku itu ditolak. Itu yang diajukan Rizki, tidak sesuai dengan surat permohonan dari PDIP. Kalau PDIP punya kedekatan dengan KPU tentu dia nggak tolak, ini KPU kan menolak. Masalah kecil saja ditolak apalagi yang besar. Ia kan?" ungkap Kapitra.

"Itu sudah ada payung hukumnya, partai mengajukan surat supaya Harun Masiku PAW. Ternyata ditolak oleh KPU sampai tiga kali meskipun ada undang-undang, ada fatwa Mahkamah Agung. Jadi bagaimana mungkin bahwa ada kongkalikong partai dengan KPU, nggak masuk akal, itu tidak benar," tegas aktivis gerakan 212 itu.

Sebelumnya diberitakan, mantan Anggota Tim Advokasi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019, Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin meminta DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Pasalnya, Habib Novel menduga kasus yang terungkap lewat rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Wahyu itu juga berkaitan dengan Pilpres 2019 lalu. "Masih diduga kuat itu adalah transaksi untuk upah hasil melakukan manipulasi perhitungan pilpres," ujar Habib Novel kepada netralnews.com, Sabtu (11/1/2020).

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan Wahyu ikut 'bermain' untuk memenangkan paslon 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dengan melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, masif dan brutal (TSMB).

Untuk itu, Habib Novel menyebut, dengan adanya Pansus, maka kasus itu bisa diusut tuntas termasuk membongkar pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Pansus, lanjutnya, juga mengawasi KPK supaya proses hukum tidak tebang pilih.

"OTT (operasi tangkap tangan KPK terhadap Wahyu) itu juga patut diduga untuk pemenangan paslon nomor 01, dan dengan itu segera harus dibuat pansus di DPR untuk mengusut tuntas kasus OTT tersebut, dan untuk mengawasi KPK agar jangan sampai lolos dikarenakan Komisioner KPU tersebut telah diduga kuat memenangkan (paslon 01) dengan TSMB," sambungnya.

Habib Novel menegaskan pentingnya kasus tersebut diusut tuntas termasuk soal keterkaitannya pilpres 2019, karena ia khawatir pemimpin yang terpilih lewat cara-cara yang tidak benar akan menyalahgunakan kekuasaannya.

"Dan jangan sampai kemenangan dengan cara TSMB itu yang saat ini berkuasa bisa leluasa menggunakan kekuasaannya untuk intervensi KPK dan institusi lainnya agar kinerja semua yang bersangkutan dilemahkan," ungkapnya.

Habib Novel menambahkan, jika dalam pengungkapannya nanti terbukti kasus yang menjerat Wahyu berkaitan dengan pilpres, maka ia mengusulkan supaya MPR menggelar sidang istimewa untuk melengserkan pemimpin yang terpilih lewat pemilu curang.

"Oleh Karena itu agar jelas dan terang, harus juga dibuat pansus khusus untuk segera menggelar sidang istimewa melengserkan pemimpin hasil pemilu curang," tegas Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 ini.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Widita Fembrian