• News

  • Peristiwa

Terkait Isu KPK Geledah Kantor DPP PDIP, Komisi III: Siapapun Tak Bisa Intervensi Hukum

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry.
dpr.go.id
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan, sebagaimana diatur dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum menjadi panglima tertinggi, bukan kekuasaan atau opini-opini yang bersifat asumtif.

Karenanya, Herman menyebut bahwa tidak ada yang bisa mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan.

"Perlu saya tegaskan, Komisi III atau siapapun tidak bisa mengintervensi proses hukum. Penegakan hukum harus bersifat independen dan profesional," kata Herman, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Menurutnya, di satu sisi aparat penegak hukum tidak bisa dipengaruhi pihak manapun. Namun di sisi lain aparat penegak hukum harus bertindak secara profesional dengan selalu memperhatikan SOP yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan Herman dalam mengomentari pendapat sejumlah pihak bahwa ada upaya pelemahan KPK terkait dengan isu soal penghalangan penggeledahan KPK di Kantor DPP PDIP beberapa waktu lalu dalam kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Herman menegaskan, tidak ada yang ingin melemahkan kewenangan KPK. Menurutnya, dua operasi tangkap tangan (OTT) berturut-turut yang dilakukan KPK sudah membuktikan bahwa tidak ada upaya dari pihak manapun untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi khususnya terkait kewenangan OTT oleh KPK dalam UU KPK yang baru.

"Hanya saja, KPK dalam menjalankan tugasnya harus sejalan dengan UU yang berlaku. Prinsipnya, kami komisi III terus mendukung KPK dalam melaksanakan agenda pemberantasan korupsi selama dilakukan secara profesional berdasarkan peraturan perundang- undangan," ucap dia.

Terkait tudingan dari Wakil Pimpinan Komisi III Desmond J Mahesa tentang adanya upaya pelemahan KPK, Herman mengingatkan bahwa sebagai negara hukum setiap warga negara, apalagi pejabat publik, harus menghormati peraturan perundang-undangan yang telah disetujui bersama.

Jika ada yang merasa keberatan dan dirugikan, lanjutnya, UU sudah menyediakan jalur Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. “Tidak usah saling tuding dan menyalahkan, apalagi melempar bola panas ke publik. Jangan jadi pahlawan kesiangan,” papar Herman.

Sementara soal indikasi penghalangan upaya penggeledahan oleh KPK di Kantor DPP PDIP, ia melihat bahwa sampai saat ini isu tersebut masih simpang siur. Bahkan, belum ada keterangan resmi dari KPK atau pihak manapun terkait kebenaran isu ini. “Mari kita bersama-sama tunggu keterangan resmi dari KPK terkait kebenaran isu ini,” imbuhnya.

Lebih jauh, Herman juga mengingatkan KPK untuk melakukan evaluasi dalam melakukan kordinasi internal di tengah masa transisional UU KPK yang baru ini.

“Sebagai Ketua Komisi III, saya tegaskan bahwa berdasarkan UU KPK yg baru, KPK dan Dewas harus melakukan koordinasi dan sinergi yang baik dalam melaksanakan proses penegakan hukum di KPK. Jangan sampai terjadi insubordinasi di dalam tubuh KPK. Sebab, hal ini bisa menjadi potensi objek pra peradilan bagi para pihak di KPK,” paparnya.

Komisi III DPR, tambah Herman, akan segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan KPK untuk membahas isu-isu ini secara tuntas. "Adapun terkait koordinasi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas di masa transisional UU KPK yang baru ini, Komisi III akan membahasnya secara lebih dalam pada Rapat Dengar Pendapat dengan KPK," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P