• News

  • Peristiwa

Ketua MPR Sebut KPK Harus Kedepankan Pencegahan Dibanding Penindakan

Pertemuan Pimpinan MPR dan Komisioner KPK
Humas MPR
Pertemuan Pimpinan MPR dan Komisioner KPK

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke MPR, tak lain sebagai pengejawantahan amanah UU. Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. 

Khususnya, dalam Pasal 6 Ayat B, yang menjelaskan KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Bamsoet usai menerima pimpinan KPK di Ruang Kerja Ketua MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Turut hadir dalam pertemuan itu, para Wakil Ketua MPR antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Arsul Sani dan Fadel Muhammad. 

Sedangkan para komisioner KPK yang hadir antara lain Ketua KPK Firli Bahuri bersama empat wakilnya, yakno Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pantuli Siregar dan Nurul Ghufron. Hadir pula Cahya Hardianto Harefa (Sekjen KPK) dan Ipi Maryati Kuding (Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan).

"Kehadiran KPK ke MPR RI hari ini merupakan yang pertama kali sejak KPK berdiri. Kedatangan KPK bukanlah wujud menurunnya independensi KPK, melainkan semata untuk membangun koordinasi yang baik dengan berbagai lembaga negara," kata Bamsoet. 

"MPR RI menjadi kementerian/lembaga negara ke-tujuh yang didatangi KPK. Mengingat membersihkan Indonesia dari korupsi bukan semata tugas KPK, melainkan perlu didukung berbagai lembaga negara serta elemen masyarakat lainnya," sambungnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, kelahiran KPK tak terlepas dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta TAP MPR RI No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

"Karenanya, MPR RI tidak mungkin tak mendukung kinerja KPK. Strategi pemberantasan korupsi yang kini dikedepankan KPK dengan mengedepankan pencegahan, merupakan suatu lompatan besar bagi Indonesia dalam membebaskan diri dari korupsi," ucap Bamsoet.

"Sejalan dengan amanah UU No.19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam Pasal 6 Ayat A jelas disebutkan bahwa KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi," tuturnya.

Bamsoet menambahkan, jika melihat data Laporan Kinerja KPK sepanjang 2016-2019, dengan anggaran operasional KPK sekitar Rp 3,6 triliun yang bersumber dari APBN, KPK berhasil menyelamatkan uang negara dari fungsi penindakan mencapai Rp 1,74 triliun. Sedangkan dari pencegahan, keuangan negara yang diselamatkan mencapai Rp 61,7 triliun.

"Data tersebut menunjukan fungsi pencegahan lebih efektif dalam menyelamatkan keuangan negara, karenanya harus lebih digalakan lagi," ungkap Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini. 

"Walaupun aksi pencegahan yang digalakan KPK bukanlah sesuatu yang seksi di media massa dibanding penindakan dengan OTT, namun KPK tak boleh bergeming. KPK bukanlah lembaga entertainment, melainkan lembaga penegak hukum yang mendapat amanah Undang-Undang," jelas Bamsoet.

Lebih jauh, mantan Ketua DPR itu mengingatkan, beban berat masih diemban KPK untuk benar-benar menjadi 'trigger mechanism' dalam pemberantasan korupsi. Sehingga, bukan semata mengejar orang sebagai tersangka, melainkan mengedepankan penyelamatan keuangan negara.

"Pemberantasan korupsi harus tetap berjalan mengingat Indonesia belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Disisi lain, kegiatan ekonomi juga perlu digenjot untuk meningkatkan pemasukan negara dari pajak. Karenanya, pemberantasan korupsi tak boleh dilakukan secara gaduh dan serampangan yang membuat ketidakpastian iklim investasi nasional," terang Bamsoet.

Menutup pertemuan, Dewan Pakar KAHMI ini juga menitip pesan kepada KPK untuk mengawal skandal Jiwasraya dan ASABRI, sambil juga memonitoring berbagai asuransi BUMN lainnya serta memperhatikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Rakyat tak boleh menjadi korban atas kesalahan tata kelola manajemen BUMN. Karenanya, KPK juga perlu mendatangi berbagai perusahaan BUMN, khususnya yang bergerak di bidang usaha asuransi, agar bisa menjalankan tata kelola keuangan secara cermat. Jangan karena kesalahan para bos-bos dan oknum dari OJK, rakyat kecil yang menangis menjadi korban," pungkas Bamsoet. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati