• News

  • Peristiwa

Pengerahan Nelayan Pantura ke Natuna, Pengamat Khawatir Bakal Picu Konflik Horizontal

Ilustrasi nelayan dan hasil tangkapannya.
Kementerian KKP
Ilustrasi nelayan dan hasil tangkapannya.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute(TII) Rifqi Rachman mengatakan pengerahan nelayan Pantura ke Natuna berpotensi memunculkan konflik horizontal di wilayah itu.

"Nelayan Natuna menolak wacana pengiriman nelayan pantura untuk melakukan aktivitas di Laut Natuna Utara. Alih-alih berupaya menguatkan nelayan lokal, salah satu alternatif yang muncul dari Jakarta itu justru berpotensi menghadirkan permasalahan horizontal di sana," ujar Rifqi di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, isu soal Natuna yang mulai bergeser menegaskan bahwa problem di wilayah perbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan soal kedaulatan, namun juga persoalan human security masyarakat di sana.

Diterangkannya, nelayan sebagai kelompok paling terdampak dari isu ini, dihadapkan pada problem lain yang tidak lagi berkaitan dengan nelayan asing dan aktivitas ilegalnya.

Sedangkan, inventarisasi masalah yang sudah dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada nelayan lokal Natuna beberapa waktu lalu seharusnya bisa menggeser narasi pengiriman nelayan dari Pantura.

Ia juga mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sudah menyadari betul bahwa pembangunan tempat pengolahan ikan, peningkatan kapasitas kapal, hingga akses terhadap sumber daya seperti air bersih menjadi poin permasalahan riil nelayan lokal di Natuna.

"Karena sudah disampaikan secara langsung oleh nelayan Natuna,” tuturnya.

Ia menilai, apa yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan sejatinya menggambarkan bahwa Pemerintah Pusat sudah menyadari pentingnya menggunakan pendekatan kesejahteraan dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia.

Pendekatan kesejahteraan dalam pengelolaan wilayah perbatasan ini, kata dia, tidak dimaksudkan untuk menyingkirkan penerapan pendekatan lainnya, yang disebut sebagai pendekatan teritorialistik. Keduanya, kata dia, justru bersifat komplementer.

“Pembayangan sederhananya, nelayan Natuna bisa melakukan aktivitas melautnya dengan optimal, sambil mendapat penjagaan keamanan dari pihak berwenang yang mewakili entitas negara,” jelas Rifqi, seperti dilansir Antara.

Rifqi menilai, momentum yang ada harus dimaksimalkan oleh Pemerintah Pusat dalam memperlihatkan keseriusannya dalam mengelola kawasan perbatasan.

“Dengan menyinergikan sisi human security dan state security, kawasan perbatasan Indonesia yang sering digaungkan sebagai wajah negara betul-betul akan mencerminkan sebuah kawasan yang tangguh, karena memiliki keseimbangan dari sisi kedaulatan wilayah dan sisi kedaulatan masyarakat perbatasan,” pungkasnya.

Editor : Irawan.H.P