• News

  • Peristiwa

Tanggapi PSI, Gerindra DKI Anggap Pengadaan Toa oleh Anies Program Bagus

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif.
Istimewa
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Fraksi Gerindra DPRD DKI menganggap, pengadaan toa sebagai peringatan dini adanya bencana, merupakan program yang bagus. Gerindra mengatakan pemasang 6 alat tersebut adalah program kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

"Programnya bagus itu, itukan kelanjutan tahun-tahun sebelumnya kan sudah dipasang, sama deh dengan tahun sebelumnya tahun 2019, 2018, ke depan 2020 6 stasiun itukan. Bagus menurut saya memang harus begitu, harus lebih cepat," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif,Jumat (17/1/2020).

Pengadaan enam unit toa sebagai Disaster Warning System (DWS) merupakan rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta. Program ini membutuhkan dana senilai Rp 4,073 miliar.

Lebih lanjut Syarif mengatakan pemasangan 6 alat DWS merupakan kebutuhan Jakarta. Menurut Syarif, pemasangan alat tersebut tak memboroskan kantong Pemprov DKI Jakarta.

"Kebutuhan (Jakarta) dong, itukan beberapa titik yang yang banjir, untuk memitigasi bencana, bagus dong. Uangnya menurut saya juga nggak boros-boros banget. Membangun stasiun 6 radio, coba tanya anak pegiat-pegiat bikin statisun berapa habisnya, lebih dari Rp 500 juta, bisa diatas Rp 1 miliar bikin radio itu," ujar dia.

Apabila ada penolakan dari pemasang 6 alat DWS, Syarif menilai aneh sikap tersebut. Syarif mengatakan program pemasang alat tersebut telah dibahas dan disetujui oleh Komisi A DPRD DKI Jakarta.

"Penolakan bagaimana? Kan dia bahas dan menyetujui sendiri di dalam rapat komisi. Kecuali kalau tidak pernah dibahas. Ini aneh, sudah setuju ketok palu di komisi lalu baru ngeh kalu ada anggaran itu, kan aneh," tuturnya 

Syarif belum mengetahui kapan 6 alat DWS tersebut akan dipasang. Namun perkiraan dia alat tersebut paling cepat akan dipasang pada bulan Maret tahun ini.

"Ya kita nggak tahu (kapan dieksekusi), biasanya kita cek dulu dong ke BPBD nya, itu ada namanya SPS (Serapan Perkiraan Sendiri) di dalam masing-masing SKPD dan UKPD dia punya SPS tergambar bulan apa. Kalau saya sih mengatakan paling cepat bulan dua bisa Maret, bisa April, tergantung dia kemampuan input pada waktu turunnya DPA kan diminta bikin untuk SPS," imbuhnya.

Sebelumnya, Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk pengadaan enam unit toa peringatan bencana ditanggapi Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) DPRD DKI. Menurut PSI teknologi toa mirip dengan teknologi saat perang dunia ke II.

"Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II. Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern," kata anggota Komisi A DPRD Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, Kamis (16/1/2020).

 

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Widita Fembrian