• News

  • Peristiwa

Buntut Penebangan Ratusan Pohon di Monas, Pemprov Diminta Cari Solusi yang Tepat

 Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wita Susilowaty.
Netralnews/Didit
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wita Susilowaty.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Rencana Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI melakukan revitalisasi Monumen Nasional (Monas) dengan menebang ratusan pohon menuai pro dan kontra.

Pasalnya tak sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi Monas yang rindang dengan adanya pohon yang tumbuh besar. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta diminta mencarikan solusi yang tepat untuk mengganti ratusan pohon yang ditebang.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wita Susilowaty meminta Pemprov DKI Jakarta diminta menanam kembali pohon dengan diameter besar di kawasan Monas. Hal itu kata dia, menjadi solusi agar Monas lebih cepat hijau dan rimbun setelah 190 pohon ditebang untuk revitalisasi Monas.

"Ini kan harus ada solusi terbaik. Pohon di Monas sudah terlanjur ditebang, makanya Komisi B memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, baik UPT Monas, Dinas Pariwisata atau Dinas Cipta Karya. Apa solusinya, karena untuk penanaman kembali kan butuh waktu lama," kara, Wita yang juga anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI, Rabu (22/1/2020).

Menurutnya, salah satu solusi tercepat adalah kontraktor harus menanam pohon besar agar fungsi penyerapan air berjalan optimal. Meski demikian, dia pun mengaku heran dengan anggaran revitalisasi Monas itu masuk ke tahun anggaran 2019 namun pengerjaan pada 2020.

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat, dihentikan sementara. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta belum mengantongi izin dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Pokoknya semua kegiatan di Monas, Bapak hentikan sementara sampai ada persetujuan dari Mensesneg terkait Keppres," terang Ida.

Menurutnya, setiap perubahan di Monas harus mendapat izin dari Kemensetneg. Aturan itu tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, Pemprov DKI memiliki hak pengelolaan kawasan Monas. Pemprov DKI akan mengecek terlebih dahulu apakah harus mengajukan izin terlebih dahulu ke Kemensetneg untuk merevitalisasi Monas.

"Aturannya seperti apa, nanti akan diperjelas. Kalau MRT, kan itu konteksnya ada bangunan di ring satu. Tapi, apakah setiap kegiatan Monas harus izin, saya cari tahu dulu. Ini kan ada proses sayembara, ada panitia. Kalau enggak salah, salah satu panitianya dari Setneg," kata Yusmada.

Kepala Dinas  Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta, Heru Hermawanto mengatakan, revitalisasi Kawasan Monas dipastikan tidak akan merubah estetika cagar budaya. Konsep revitalisasi diawasi oleh para pakar ahli. Menurutnya, juri lomba design berasal dari para ahli terkait pembangunan cagar budaya yang dilibatkan dalam perencanaan.

"Revitalisasi kita justru mempercantik kawasan Monas sebagai cagar budaya," kata Heru.

Dalam revitalisasi itu, pihaknya akan mengubah seluruh kawasan Monas, mulai dari Plaza sisi Barat, Timur, Utara dan Selatan. Termasuk di dalam kawasan Monas yang menjadi kawasan Plaza Nusantara. Menurutnya, penamaan tersebut untuk memudahkan pengawasan agar tidak menyalahi estetika cagar budaya.

Terkait kontraktor pelaksana yang ramai dibicarakan karena memiliki kantor di kawasan  Ciracas Jakarta Timur dan menempel dengan kantor advertising, Heru tidak mempermasalahkan. Terpenting adalah pelaksanaan dapat berjalan sesuai desain.

"Kalau yang memeriksa kontraktor bukan kita, itu di BPBJ. Kalau kontrak abal-abal coba aja dilihat pekerjaannya benar atau tidak. Pernah di pakai di Padang, maka kita lihat gimana," tegasnya.

Diakuinya, lelaksanaan revitalisasi mundur dari waktu yang ditargetkan selama 50 hari terhitung dari November 2019 lalu. Namun, anggaran yang digunakan sebesar Rp 71 Miliar itu   tetap menggunakan anggaran tahun 2019.

"Kontraknya itu 12 November, 50 hari selesai berarti akhir Desember harusnya. Desember ga kelar berarti ada perpanjangan waktu 50 hari. Berarti nanti perkiraan di akhir Februari," jelasnya.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani