• News

  • Peristiwa

Soal Harun Masiku, PKS: KPK dan Kemenkumham Betul-betul Fatal, Harus Minta Maaf

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
PKS
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk memberikan informasi yang kredibel kepada publik.

Hal itu disampaikan Mardani mengomentari kesimpangsiuran kabar keberadaan Harun Masiku saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Harun yang merupakan eks calon legislatif dari PDIP telah ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menyuap Wahyu agar bisa menjadi anggota DPR lewat mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW).

"Informasi publik harus kredibel. Dari informasi yang simpang siur ini perlu menjaga kredibilitas ini akan menjadi pertimbangan publik. Ini ujian buat KPK untuk betul-betul berani," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Sebelumnya, pimpinan KPK, pihak Imigrasi hingga Menkumham yang juga politisi PDIP Yasonna Laoly sempat menyatakan jika Harun berada di luar negeri saat Wahyu kena OTT pada 8 Januari. Ia dikabarkan ke Singapura sejak 6 Januari.

Namun belakangan istri Harun, Hildawati Jamrin menyebut suaminya sudah ada di Indonesia sejak 7 Januari. Pihak Imigrasi pun meralat pernyataan mereka dan mengakui bahwa Harun telah kembali ke Indonesia sehari sebelum Wahyu kena OTT.

Imigrasi berdalih ketidakakuratan informasi itu diakibatkan adanya persoalan pada perangkat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta sehingga sebelumnya tidak diketahui kedatangan Harun itu.

Atas informasi yang berbeda tersebut, Mardani meminta Kemenkumham hingga KPK untuk memberikan klarifikasi sekaligus meminta maaf ke publik.

"Buat saya, KPK, Kemenkumham betul-betul fatal dan harus klarifikasi dan permintaan maaf ke publik karena informasinya fatal," tegas Mardani Ali Sera.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani