• News

  • Peristiwa

Komentari Mahfud MD, Diky Candra: Banyak Kegaduhan dari Kata dan Ucapan

 Mantan Wakil Bupati Garut Diky Candranegara.
Kapanlagi
Mantan Wakil Bupati Garut Diky Candranegara.

JAKARTA,  NETRALNEWS.COM - Mantan Wakil Bupati Garut Diky Candranegara atau yang lebih dikenal Diky Candra mengomentari pernyataan Menkopolhukam Mahfud Md yang menyebut tidak diperbolehkan meniru negara pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Lewat akun Twitternya, Diky mengunggah artikel dari NU Online berjudul 'Mahfud MD: Haram Tiru Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad.'

Dalam cuitannya, Diky mengaku memahami apa yang disampaikan oleh Mahfud. Namun begitu, ia mempertanyakan perlu tidaknya Mahfud bicara demikian. Pasalnya, banyak kegaduhan yang terjadi di negara ini akibat dari kata dan ucapan.

"Saya tahu maksudnya, tapi apa perlu bicara seperti ini @mohmahfudmd
?! Terlalu banyak kegaduhan dari KATA & UCAPAN. Bila sulit dibereskan, setidaknya jangan membuat kegaduhan baru," tulis @dikychandra_, Minggu (26/1/2020).

Pada cuitan lainnya, pria yang juga berprofesi sebagai seniman itu menyebut bahwa sistem kerajaan memang bertentangan dengan sistem negara demokrasi, namun tidak berarti kita boleh mengatakan haram untuk sistem kerajaan.

"Sistem kerajaan bertentangan dengan sistem negara demokrasi. Tapi tdk berarti kita boleh mengatakan HARAM tuk sistem kerajaan. Apalagi dengan sistem Pemerintahan yg dikenalkan Rasulullah Shallallahi alaihi wasallam. Dan saat lisan & sikap para pemimpin demokrasi tidak terjaga maka," katanya.

Dilansir dari NU Online, Menkopolhukam Mahfud MD menyebut bahwa meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW haram hukumnya. Hal itu disampaikan Mahfud dalam diskusi bertajuk 'Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia' di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (25/1/2020).

Mahfud mengatakan, pemerintahan Nabi Muhammad menggunakan sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semua peran itu berada dalam diri Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi berhak dan boleh memerankan ketiga-tiganya karena dibimbing langsung oleh Allah SWT.

Karenanya, ia mempertanyakan setelah Nabi Muhammad SAW sendiri, adakah umat Islam yang bisa memerankan ketiga-tiganya seperti Nabi Muhammad? Menurut dia, umat Islam tidak mungkin lagi ada yang menyamainya. Untuk itu, Mahfud menegaskan dilarang mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi Muhammad. 

Mahfud menawarkan konsep negara islami, bukan negara Islam. Di dalam negara islami, yang ditekankan adalah nilai-nilai Islam dipraktekkan oleh pemerintah dan masyarakatnya. Sementara bentuknya bermacam- macam seperti Malaysia berbentuk kerajaan, dan Indonesia republik.

"Keduanya, Malaysia dan Indonesia ingin membangun masyarakat islami, tapi bukan teokrasi islam," jelas Menteri Pertahanan pada era Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu. 

Menurut Guru Besar Tata Negara Universitas Islam Indonesia ini, apa yang dilakukan negara-negara Islam dengan bentuk negara berbeda-beda, tidak melanggar ajaran Islam.

Pasalnya di dalam Alquran tidak menetapkan sama sekali bentuk negara yang harus dijalankan. Untuk itu, apa yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia dinilai sama-sama benarnya. 


Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani