• News

  • Peristiwa

Soal Nasib Tenaga Honorer, Bupati Aceh Barat Tegas Bilang Begini

Bupati Aceh Barat H Ramli MS
Modus Aceh
Bupati Aceh Barat H Ramli MS

MEULABOH, NETRALNEWS.COM - Bupati Aceh Barat H Ramli MSmenegaskan dirinya tetap akan mempertahankan tenaga honorer (tenaga harian lepas) untuk tetap bekerja di sejumlah instansi pemerintah di daerah itu.

"Kami tetap akan mempertahankan tenaga honorer karena mereka sudah lama berbakti bagi daerah, saya tetap akan memperjuangkan tenaga honorer agar tetap bisa bekerja seperti biasa," kata Bupati Aceh Barat, H Ramli MSdi Meulaboh, Minggu (26/1/2020).

Menurutnya, apabila pemerintah daerah tidak mempertahankan keberadaan tenaga honorer, maka masyarakat khususnya putera-puteri daerah akan kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian sehari-hari.

Hal ini, kata Ramli, akan menyebabkan terganggunya ekonomi masyarakat di daerah termasuk di dalam keluarga para honorer, sehingga menimbulkan gejolak baru di masyarakat di setiap daerah.

"Saya memohon kepada pemerintah pusat agar memberikan wewenang kepada daerah, agar terus bisa mempertahankan tenaga honorer untuk tetap bekerja seperti biasa," katanya.

Ia juga mengakui selama ini kehadiran tenaga honorer di setiap lembaga pemerintah di daerah, telah banyak memberikan manfaat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan berbagai pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan publik.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, memberi jawaban soal isu penghapusan tenaga honorer Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tjahjo mengatakan, pemerintah pusat tidak mengurusi perekrutan tenaga honorer di daerah selain ASN.

"(Pemerintah) Pusat bukan mengurusi tenaga honorer daerah. Kewenangan (tenaga honorer non-ASN) pada Kepala Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah," kata dia, saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (26/1/2020).

Mantan menteri dalam negeri pada Kabinet Kerja yang lalu itu mengerti kebutuhan pemerintah daerah setempat berbeda-beda terkait tenaga (honorer) di luar ASN. Ia memberi contoh untuk urusan kebersihan kota atau tenaga untuk keperluan daerah.

Pemerintah pusat memberi batas waktu hingga 5 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diundangkan.

Berdasarkan Pasal 96 PP 49/2018, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

"PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Tjahjo dalam keterangannya.

Maka, status kepegawaian pada instansi pemerintah hanya dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan PPPK. Kendati, ada masa transisi yang diberikan bagi pegawai non-ASN yang berada di kantor pemerintah diberikan selama 5 tahun.

Editor : Nazaruli