• News

  • Peristiwa

Survei IPO: Ini 10 Menteri yang Perlu Diganti, Yasonna dan Fachrul Razi Posisi Teratas

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
Istimewa
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei tentang pendapat publik atas kinerja 100 hari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. 

Survei digelar dari 10 Januari hingga 31 Januari 2020 dengan melibatkan 1.600 responden. Hasilnya dirilis pada 8 Februari 2020.

Dalam surveinya, IPO juga meminta pendapat responden soal 'Perlukah Presiden melakukan pergantian menteri? Jika menjawab perlu, menteri mana yang menurut responden paling tepat diganti?'

Hasilnya, sebanyak 42% menjawab perlu, 36% memilih tidak perlu, sementara 22% lainnya menjawab tidak tahu atau tidak jawab (TTL/TJ). 

"Kalau publik menyatakan perlu ada pergantian, kira-kira siapa yang perlu diganti?" kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi bertajuk '100 Hari Kabinet jokowi-Ma'ruf Amin' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Dari 42% persen yang menjawab perlu dilakukan pergantian kabinet, nama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menduduki posisi teratas pilihan responden untuk diganti Jokowi. 

"Yang pertama kali muncul dan dianggap layak diganti adalah Menteri Hukum dan HAM bapak Yasonna Laoly dengan perolehan angka 36%. Kemudian yang kedua adalah Menteri Agama bapak Fachrul Razi dengan perolehan angka 32%," ucap Dedi. 

Untuk posisi ketiga yang menurut responden perlu diganti, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate (29%). Keempat, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (24%) dan di posisi kelima Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim (22%).

Kemudian di posisi ke-enam, Menpora Zainudin Amali (21%), Mendagri Tito Karnavian (19%), Menaker Ida Fauziah (16%), Mensos Juliari Batubara (15%),  terakhir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (14%). 

Dedi menjelaskan, dari nama-nama menteri yang diminta untuk diganti ini, Yasonna dan Fachrul selaras dengan hasil survei kategori menteri yang tidak disukai masyarakat.

"Kalau Yasonna dan Fachrul Razi selaras, sebab kami juga punya data soal menteri mana yang tidak disukai dalam tiga bulan terakhir, ternyata Yasonna memang masuk. Kemudian Kemenag juga masuk dalam kategori kinerja buruk menurut responden," ungkap Dedi.

Sebagai informasi, IPO ini menggunakan teknik wellbeing purposive sampling (WPS), pengarsipan data WPS memungkinkan pendapatpublik tersimpan dengan model spiral majority (daerah denganpopulasi besar mendapat porsi besar pula pengambilan sample), di mana setiap surveyor mendistribusikan questionnaire secara ganjil.

Pengukuran keabsahan data menggunakan triangulasi bertingkat, yakni membandingkan antar data terinput, dengan analisis coder expert dan pengecekan ulang melalui wawancara via teleponsejumlah 20 persen dari total populasi sample. Validitas data dengan metode ini dalam rentang minimum 94 persen, dan maksimum 97 persen.

 

Editor : Widita Fembrian