• News

  • Peristiwa

Operasi Bus Antarkota DKI Dihentikan, Denny: Seru, Ada Tanda Pembangkangan ke Pusat

Denny Siregar
foto: istimewa
Denny Siregar

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengeluarkan surat pemberitahuan untuk menghentikan operasi bus jurusan Jakarta. Kebijakan itu sebagai bentuk penanganan penyebaran virus Corona.

Namun, di mata pegiat media sosial, Denny Siregar, pemberitahuan itu dianggap sebagai tindakan tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat. Pernyataan Denny tertuang di dinding akun Facebooknya, Selasa (31/3/2020).

Di Jakarta, ada tanda-tanda pembangkangan daerah terhadap kewenangan pusat. Daerah seperti tidak rela kebijakannya diambil dan masih melakukan langkah-langkah tanpa koordinasi dengan pusat. Seru... Ngopi dulu

Sebelumnya diberitakan Detik.com bahwa pada Senin (30/3/2020), Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengeluarkan surat pemberitahuan untuk menghentikan operasi bus jurusan Jakarta. Kebijakan itu sebagai bentuk penanganan penyebaran virus Corona.

Surat tersebut bernomor 1588/-1.819.611 dengan tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Surat itu meminta bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) serta bus pariwisata berhenti beroperasi mulai hari ini pukul 18.00 WIB.

"Menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan sambil menunggu adanya ketentuan pengaturan lebih Ianjut serta untuk mencegah semakin meluasnya wabah Covid-19 ke daerah-daerah lain," tulis Syafrin dalam surat tersebut.

Berikut ini empat poin penyetopan operasi bus oleh Dinas Perhubungan DKI dalam surat tersebut:

1. Menghentikan operasional layanan semua bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Pariwisata, yaitu:

a. AKAP dan AJAP yang trayek asal tujuannya Provinsi DKI Jakarta.
b. Pariwisata yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta.

2. Penghentian operasional layanan bus sebagaimana butir 1, di dalam terminal maupun lokasi lainnya di wilayah Kota Jakarta.

3. Pelaksanaan butir 1 dan butir 2, dimulai sejak tanggal 30 Maret 2020 Pukul 18.00 WIB.

4. Pelanggaran atas ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyetopan ini diakui oleh Kepala Terminal Kalideres Revi Zulkarnain. Dia sudah menyosialisasi kebijakan itu kepada Perusahaan Otobus (PO) yang beroperasi di Terminal Kalideres.

"Saya koordinasi dengan kepolisian. Surat resmi belum terima. Saya baca di situ kan 18.00 WIB, saya sudah panggil pengurus PO bus supaya nggak kaget. Seperti apa teknis di lapangan saya koordinasi dulu (dengan kepolisian)," kata Revi saat dihubungi terpisah.

Editor : Taat Ujianto