• News

  • Peristiwa

Soal Jenazah ABK WNI Dilempar ke Laut, Pigai: Menko Luhut Harus Tanggung Jawab!

Soal jenazah ABK WNI dilempar ke laut, Pigai: Menko Luhut harus tanggung jawab!
Go Politik
Soal jenazah ABK WNI dilempar ke laut, Pigai: Menko Luhut harus tanggung jawab!

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai menilai, kematian 4 anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di kapal berbendera China merupakan tanggung jawab Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kematian WNI pelaut di kapal China adalah merupakan tanggungjawab Luhut Pandjaitan, Menko Maritim," kata Natalius dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).

Pasalnya, Natalius menyebut, hampir semua aturan-aturan internasional dan juga nasional yang mengatur tentang pelaut (seafarer) bukan tanggungjawab Kementrian Tenaga Kerja tetapi Kementerian Perhubungan dan tanggungjawab Menko Maritim.

"Berbagai landasan hukum international juga nasional telah memberi otoritas tetapi saya duga soal-soal ini diabaikan bahkan tidak diperhatikan," ujarnya.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu menjelaskan, secara hukum international Indonesia telah memiliki kekuatan untuk menjamin kepastian bagi pelaut (seafarer) dan kapalnya.

Pertama, sejak 1961 Indonesia menjadi Anggota International Maritim Organisations (IMO). Kedua, International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS).

Ketiga, The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW). Empat, Maritime Labour Convention (MLC) 2006.

"Untuk Indonesia, Pemerintah RI sudah meratifikasi MLC 2006 dan menjadikannya UU RI dengan disahkannya UU nomor 15 tahun 2016," ungkap Natalius.

Lebih jauh, Natalius mengatakan, berdasarkan fakta bahwa fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sektor maritim dengan program poros maritim dunia-nya, maka perlindungan terhadap tenaga kerja sektor maritim terutama mereka yang bekerja pada kapal-kapal internasional sangatlah perlu untuk pemantapan, penegakan dan perlundungan pelaut.

"Upaya penegakan hak-hak pelaut internasional belum maksimal diterapkan oleh Pemerintah RI dalam kapasitas sebagai negara bendera maupun sebagai negara pelabuhan," tegasnya.

Upaya tersebut, lanjut Natalius, memerlukan kerja keras Menko Maritim dan Menteri Luar Negeri.
Apalagi soal tenaga kerja pelaut, keselamatan dan sertifikasi diurus Kementerian Perhubungan berdasarkan Permenhub 40 tahun 2019.

"Oleh karena itu saya mengecam Menko Maritim yang tidak peduli dengan keselamatan pelaut (seafarer). Menko Maritim harus bertanggungjawab mengusahakan proses hukum yang adil, ganti rugi yang pantas, dan membuat perjanjian bilateral dengan China," pungkasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial video
pengakuan sejumlah ABK asal Indonesia yang dipekerjakan secara tidak manusiawi di kapal Longxing 629 China. Mereka menceritakan

Para ABK itu mengaku bekerja hingga 18 sampai 30 jam, istirahat yang minim, serta terpaksa harus meminum air laut yang disaring sehingga sebagian jatuh sakit, sementara para awak dari China mendapat jatah air mineral dalam botol.

Bahkan, para ABK itu mengungkapkan jika empat rekan mereka meninggal di kapal Longxing 629 China, tiga jenazah diantaranya 'dilempar' ke laut.

Informasi tersebut diberitakan oleh media di Korea Selatan, MBC News,
kemudian diceritakan dalam bahasa Indonesia oleh Jang Hansol lewat video di kanal YouTube-nya, Korea Reomit, Rabu (6/5/2020). Jang merupakan YouTuber terkenal di Indonesia yang berasal dari Korea Selatan.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani