• News

  • Peristiwa

Muhammadiyah Kecewa Dicatut, Denny: Bagus, Kalau Perlu Somasi Saja Mereka

Pegiat Media Sosial, Denny Siregar
Istimewa
Pegiat Media Sosial, Denny Siregar

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pegiat media sosial Denny Siregar mengapresiasi sikap PP Muhammadiyah yang melayangkan protes karena kecewa nama mereka dicatut dalam diskusi pemakzulan presiden. Menurut Denny, langkah salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu sudah tepat karena tak ingin dibentur-benturkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pria yang akrab disapa Densi itu justru menyarankan kepada PP Muhammadiyah agar membuat somasi kepada pihak yang tak bertanggung jawab tersebut.

“Bagus @muhammadiyah..

Jangan mau dicatut2 dan dibenturkan oleh orang yg gada tanggung jawabnya bawa2 nama besar Muhammadiyah.

Kalau perlu somasi aja mereka..” kata Denny Siregar di akun Twitternya, Senin (1/6/2020).

Sebelumnya, diberitakan bahwa Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyesalkan nama organisasi Muhammadiyah digunakan dalam penyelenggaraan webinar nasional yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute (KJI) tentang pemakzulan presiden di era pandemi virus corona (Covid-19).

Anwar, seperti dilansir dari CNN Indonesia, menilai tindakan itu bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi organisasi islam yang dipimpinnya saat ini.

"Yang jadi masalah mungkin bukan seminar dan diskusinya ya, tetapi terpakai nama Muhammadiyah. Itu kan masalah sensitif, pakai nama Muhammadiyah tanpa sepengetahuan PP Muhammadiyah," ujar Anwar, Senin (1/6/2020).

Anwar menuturkan tidak keberatan jika ada orang atau pihak yang bicara dan diskusi tentang kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden di era pandemi Covid-19. Sebeab, dia menilai Indonesia memiliki kebebasan berbicara sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.

Akan tetapi, dia mengingatkan penyematan nama Muhammadiyah dalam diskusi itu harus melalui izin dari organisasi. Anwar mengatakan hal itu harus dilakukan mengingat topik diskusi itu menyangkut hal yang sangat sensitif.

"Dan oleh pihak penguasa dan atau para pendukung rezim tentu bisa diartikan bermacam-macam. Sehingga hal demikian bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi Muhammadiyah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik," ujar Anwar.

Sebagai informasi, pihak yang menggelar diskusi pemakzulan presiden itu adalah MAHUTAMA dan Kolegium Jurist Institute. Mereka menyelenggarakan webinar nasional dengan tema 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19. Acara itu diikuti sejumlah pembicara, yakni Ketua Dewan Pertimbangan MUI PUsat Din Syamsuddin, Ketum MAHUTAMA Aidul Fitriciada, Direktur Eksekutif KJI Ahmad Redi, dan guru besar FH Unpad Susi Harijanti.

Kemudian, acara juga diikuti mantan Wamenkumham Denny Indrayana, pengamat politik Refli Harun, pengamat hukum Bivitri Susanti, hingga pakar Pancasila Suteki.

Dalam acara itu, Din menyatakan pemakzulan pemimpin bisa dilakukan jika memenuhi syarat seperti dalam pemikiran tokoh pemikir politik Islam, Al Mawardi. Adapun tiga syarat itu adalah ketiadaan keadilan, ketiadaan ilmu pengetahuan, dan ketiadaan kemampuan atau kewibawaan pemimpin dalam situasi kritis.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan pemakzulan pemimpin sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator. Din menyebut pemerintah Indonesia belakangan ini tak berbeda jauh dengan kondisi tersebut.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Nazaruli