• News

  • Peristiwa

Jokowi Kritik Kinerja Menkes, DS: Disuruh Bayar Rapid Test, Ternyata Duit 70 T Ngendon 

Pegiat Media sosial, Denny Siregar.
Istimewa
Pegiat Media sosial, Denny Siregar.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Joko Widodo kembali mengkritik kinerja Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang dinilai kurang total di masa pandemi corona ini. Salah satu yang disoroti Jokowi adalah pembayaran uang insentif untuk tenaga kesehatan yang sudah berjuang dan bekerja keras mengorbankan nyawa untuk menangani pasien positif corona.

Kinerja lambat Menteri Terawan itu juga membuat pegiat media sosial Denny Siregar kesal. Ia tak habis pikir bagaimana bisa disaat masyarakat kesulitan untuk melakukan rapid test karena harus membayar ratusan ribu, Kemenkes malah masih menyimpan Rp70 triliun dana mereka.

"Ealah, pak Menkes...Org disuruh Ropad Rapid kemana2 bayar minimal 300rebu rupiah, ternyata ada duit ngendon 70 triliun tohh.. Apa gak sadar, para traveler ini kecekek semua ??" tulis Denny di akun Twitternya, Senin (29/6/2020).

Sebelumnya diberitakan bahwa Jokowi kembali mengingatkan Menteri Kesehatan Terawan. Dia meminta agar pemberian bantuan terkait penanganan COVID-19 hingga insentif bagi tenaga kesehatan dipercepat.

"Selanjutnya, saya minta agar pembayaran imbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan. Misalnya yang meninggal itu harus segera di apa itu, bantuan santunan itu harus, mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar. Jangan sampai. Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele," kata Jokowi.

"Selanjutnya, Kalau aturan di Permen-nya berbelit-belit ya disederhanakan. Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya. Insentif untuk petugas lab juga secepatnya. Kita nunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada," imbuhnya.

"Kemudian pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa? Ya mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi. Sehingga yang terjadi adalah penolakan," pungkas Jokowi.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Nazaruli