• News

  • Peristiwa

Anies Ganti Reklamasi dengan Daratan, Netizen: Inilah Gubernur yang Berani Ganti Istilah

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Antara
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah Provinsi  (Pemprov) DKI tak lagi menggunakan istilah pulau reklamasi untuk lahan di Teluk Utara Jakarta dan bersepakat memasukkannya ke dalam bagian kategori daratan.

Menanggapi pergantian istilah tersebut, salahsatu akun Putri Cebong menyebut Anies Baswedan merupakan gubernur yang berani ganti istilah. Menurutnya pernyataan Anies saat pemilihan calon gubernur berbeda dengan saat menjabat gubernur DKI Jakarta.

"Dulu: kami akan cabut izin reklamasi(saat debat Pilgub) Para pendukung berdecak kagum. Kini; DKI ganti istilah Pulau reklamasi jadi lahan Katagori daratan(para pendukung mlongo kaga ngarti). INILAH GUBERNUR YG BERANI (ganti istilah)," kata PUTRI CEBONG dalam akunnya, @LOVE AG4EVER.

Sebelumnya pada tahun 2019 lalu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan DKI menyepakati pulau reklamasi menjadi bagian dari daratan.

"Kan sudah dibilang bahwa itu merupakan pantai atau bagian dari daratan. Makan konsep pulau a, b, c, d sampai k, l, n, o, p itu tidak ada lagi konsep pulau," kata Saefullah waktu itu.

"Jadi konsepnya pantai bagian dari daratan seperti termasuk yang diperluasan pantai Ancol," lanjut dia.

Sejauh ini, DKI masih memakai Peraturan Gubernur nomor 206 tahun 2016 tentang Rencana Tata Kota sebagai pegangang sementara. Acuan ini dipakai sementara sembari menunggu Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang kini sedang dibahas.

"Pegangannya sampai sementara pergub itu. Nantinya kita akan melakukan revisi RDTR dalam waktu dekat. Kita lagi PK (Peninjauan kembali)," jelas Saefullah.

RDTR ini akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menata kawasan di satu daerah. Hal ini yang menjadi polemik pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan DKI kepada sekitar 900 bangunan di Teluk Jakarta.

Sementara dasar pengeluaran RDTR sendiri ialah sebuah peraturan daerah. Namun hingga kini DKI masih belum membahas raperda mengenai reklamasi di Ibu Kota.

Sebelumnya, ada dua raperda yang membahas detail reklamasi yakni, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS).

Namun, DKI memutuskan tidak melanjutkan kembali RTRKS. DKI hanya mengajukan pembahasan raperda RZWP3K ke dewan dan kini sedang dalam tahap pembahasan.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sesmawati