• News

  • Peristiwa

Langkah Pihak Novel Adukan Mabes Polri Bakal Jadi Bumerang Bagi KPK Era Agus Rahardjo Cs?

Diskusi virtual bertajuk 'Kasus Sarang Burung Walet: Potret Suram Upaya Penegakan Hukum di Indonesia' di Jakarta, Jumat (3/7/2020).
Istimewa
Diskusi virtual bertajuk 'Kasus Sarang Burung Walet: Potret Suram Upaya Penegakan Hukum di Indonesia' di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi mengomentari langkah tim advokasi Novel Baswedan yang melaporkan Mabes Polri ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi terkait pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa penyiraman air keras, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir.

Teddy mengatakan, tim advokasi melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Mabes Polri dalam pemberian bantuan hukum terhadap 2 terdakwa penyiram air keras dengan alasan pada fakta persidangan, 2 terdakwa tersebut melakukan penyiraman saat sedang tidak bertugas, sehingga tidak boleh ada pendampingan dari Mabes Polri.

"Jadi tim advokasi Novel Baswedan ini sependapat dengan saya, bahwa kasus novel ini adalah murni kasus pribadi bukan kasus politik, tidak ada hubungannya dengan kasus yg sedang ditangani oleh Novel di KPK," kata Teddy dalam diskusi virtual bertajuk 'Kasus Sarang Burung Walet: Potret Suram Upaya Penegakan Hukum di Indonesia' di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Menurut Teddy, apabila mengikuti pemikiran tim advokasi Novel bahwa kasus tersebut merupakan kasus pribadi, maka KPK periode lalu yang dipimpin Agus Rahardjo cs juga diduga melakukan maladministrasi karena melakukan pendampingan terhadap Novel Baswedan.

"Jika pihak kepolisian tidak boleh melakukan pendampingan, maka KPK pun seharusnya begitu. Jangan seenak perut. Jika pihak kepolisian dianggap tidak boleh melakukan pendampingan hukum kepada anggotanya karena ini kasus pribadi, begitupun KPK, karena ini kasus pribadi, maka tidak boleh melakukan pendampingan hukum ke karyawan KPK yang bernama Novel Baswedan," ujar Teddy.

Karenanya, Teddy berpendapat, jika laporan tim advokasi Novel diteruskan, maka pimpinan KPK periode lalu juga harus diperiksa.

"Kita harus melihat secara adil juga Novel Baswedan adalah karyawan KPK yang tidak sedang bertugas saat itu. Saat kejadian, dan dalam persidangan terkuak bahwa pelaku melakukan tindakan itu tidak ada dasar yang tidak ada hubungan dari penanganan-penanganan kasus yang dilakukan oleh Novel Baswedan di KPK. Jadi kasus ini kasus pribadi bukan kasus politik," ucap dia.

Teddy menambahkan, Agus Rahardjo cs digaji oleh negara untuk mengurusi pemberantasan korupsi, tapi malah kerja mengurusi karyawan KPK yang bernama Novel. Padahal kasus Novel bukan kasus yang berhubungan dengan kerja KPK, melainkan kasus pribadi.

"Mereka sibuk mengurus Novel Baswedan, sibuk mendampingi dan waktu KPK tersita untuk mengurus karyawan yang bernama Novel Baswedan. Jadi mereka digaji oleh Negara tapi mereka tidak bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Jadi ini KPK perlu diperiksa kenapa mereka melakukan tindakan-tindakan, bahkan pendampingan, melakukan kerja-kerja yang tidak pada tempatnya, itu pertama," jelasnya.

Lebih jauh, Teddy berpendapat, Novel Baswedan harus mengembalikan dana negara untuk pengobatan dirinya apalagi menggunakan dana Kepresidenan sekitar kurang lebih 3,5 M. Sebab, ini bukanlah kasus politik dan bukan berhubungan dengan KPK yang harus mengembalikan dana sebesar tersebut ke Negara.

"Kalau tidak salah 3,5 M. Koreksi kalau saya salah. Karena ini bukan kasus politik ini, bukan kasus yang berhubungan dengan KPK maka harus mengembalikan dana sebesar itu ke negara. Kalau tidak maka tim advokasi Novel Baswedan harus mengoreksi pernyataannya, harus mencabut pernyataannya, sehingga tidak merugikan Novel Baswedan," ungkap Teddy.

Agar Kasus Sarang Walet Tak Menggantung, Kejagung, Kapolri dan Ketua KPK Diminta Dorong Proses Peradilan

Sementara itu, Praktisi Hukum Muannas Alaidid menyerukan kepada Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua KPK di kantor Kemenkopolhukam untuk mendorong proses peradilan itu bekerja tidak menggantungkan masalah kasus sarang burung walet karena ini menyangkut masalah hak asasi manusia (HAM).

Muannas pun menyarankan sebaiknya para korban atau keluarga korban penganiayaan dan pencurian sarang burung walet segera mengajukan gugatan perdata saja perbuatan melawan hukum resmi pengadilan.

"Khusus terhadap Jaksa Agung dan Kejaksaan Negeri Bengkulu diketahui bahwa masalah yang dihadapi para korban ini kan karena pihak Kejaksaan tidak mau menjalankan keputusan praperadilan yang telah mengabulkan gugatan Kejaksaan Negeri Bengkulu yang sudah menyerahkan berkas perkara Novel ke Pengadilan yang melanjutkan proses tuntutan ini tidak dilakukan," sebutnya.

Dia menjelaskan menurut pasal 82 ayat 3 KUHAP tidak tahu bahwa itu wajib dilaksanakan di Kejaksaan dimana dalam hal menetapkan bahwa suatu penghentian penyelidikan tidak sah terhadap tersangka itu wajib dilakukan jadi indikasi yang dilakukan melakukan melawan hukum korps Adhyaksa yang dilakukan dalam kasus ini mencederai 3 tujuan hukum sekaligus itu keadilan.

"Kepastian hukum dan kemanfaatan khususnya bagi korban dan publik, apalagi menteri koordinator politik hukum dan keamanan pada tanggal 22 Juli 2020 lalu," ucap Muannas.

Pada kesempatan yang sama, Aktivis Gugat Novel (AGN) Bayu Sasongko mengatakan 16 tahun berlalu, korban atas kebengisan Novel Baswedan saat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Bengkulu (Sarang Burung Walet) masih mencari keadilan.

"Sungguh menjadi potret suram dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, dimana rakyat kecil belum mendapatkan keadilan dan tidak ada titik terang atas tindak lanjut kasus sarang burung walet. Apakah ada upaya pembungkaman oleh pihak Novel Baswedan agar kasus tersebut tidak terendus ke publik," terang Bayu.

"Mata keadilan tidak berlaku untuk rakyat kecil seperti para korban yang sekarang minta agar Novel Baswedan juga diadili. Namanya orang salah jangan di bela-bela. Novel sudah mendapatkan hak atas keadilan karena pelakunya sudah tertangkap dan diadili. Lalu kapan Novel Baswedan di adili. Negara makin abai terhadap wong cilik dalam kasus sarang burung walet yang menghilangkan nyawa seseorang," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli