• News

  • Peristiwa

Reklamasi Ancol Lanjutkan Kebijakan Fauzi Bowo, FH: Kenapa Warisan Ahok Lu Batalin?

Ilustrasi future development kawasan Ancol.
ancol.com
Ilustrasi future development kawasan Ancol.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Keputusan Gubernur Anies Baswedan memberikan izin reklamasi di kawasan Taman Impian Jaya Ancol menimbulkan gelombang protes. Namun, pihak Pemprov berdalih bahwa keputusan itu dibuat hanya warisan kebijakan di era Gubernur Fauzi Bowo pada 2009 silam.

Pernyataan itu diungkapkan anak buah Anies, Saefullah yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah. Namun pernyataan Saefullah itu langsung dibantah oleh Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean

Menurut Ferdinand, itu hanyalah upaya manipulasi logika dari pihak Pemprov karena sebuah kebijakan warisan bisa saja dibatalkan.

"Beginilah cara memanipulasi logika, mencari pembenaran atas sebuah hasrat yg salah. Jgn kira semua org Jakarta itu goblok, tdk Nies, kami tidak.

Kalaupun itu warisan Fauzi Bowo, kan bisa dibatalkan. Kalau alasan warisan, kenapa warisan Ahok lu batalin?" tulis Ferdinand di akun Twitternya, Sabtu (4/7/2020).

Sebelumnya diberitakan, Sekda DKI, Saifullah mengatakan reklamasi perluasan kawasan reklamasi Ancol itu merupakan warisan perjanjian pada 2009 atau ketika era Gubernur Fauzi Bowo.

Kala itu, kata Saefullah, terdapat perjanjian antara Pemprov DKI dan PT Pembangunan Jaya Ancol untuk memperluas lahan reklamasi.

"Penetapan lokasi tersebut juga berpegang pada perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI dan PT Pembangunan Jaya Ancol untuk perluasan Ancol Timur seluas 120 hektare pada tahun 2009," jelas Saefullah dalam keterangan persnya, Jumat (3/7).

Hal tersebut juga dicantumkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektar dan Perluasan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur Seluas 120 hektar.

Dalam diktum ketiga beleid tersebut dicantumkan bahwa perluasan lahan kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur dan daratan yang sudah terbentuk seluas kurang lebih 20 hektar yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya Ancol tanggal 13 April 2009.

Perjanjian kerja sama saat itu mengenai pembuangan lumpur dari hasil pengerukan 13 sungai dan lima waduk pada areal perairan Ancol Barat sebelah Timur Seluas kurang lebih 120 hektar yang terletak di Kelurahan Ancol.

Saefullah sebelumnya menjelaskan, lokasi yang akan diperluas di kawasan Ancol merupakan lokasi yang selama ini digunakan untuk menampung hasil pengerukan sungai Jakarta.

Menurut dia, tanah hasil pengerukan sungai tersebut ditumpuk di wilayah Ancol Timur dan Ancol Barat, dan menempel langsung dengan area yang dikelola Taman Impian Jaya Ancol.

"Penumpukan tanah tersebut pada akhirnya akan membentuk area baru karena proses pemadatan yang dilakukan untuk menjaga agar tanah tidak tercecer ke dasar laut secara tidak teratur," jelas Saefullah.

Berdasarkan hasil laporan dari program Jakarta Emerging Dredging Initiative (JEDI) dan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP), lumpur yang dihasilkan dari pengerukan sungai itu mencapai 3.441.870 meter kubik.

Lumpur yang dibuang tersebut kemudian mengeras dan menghasilkan tanah seluas 20 hektar. Menurut Saefullah, penumpukan tanah akhirnya membentuk area baru karena proses pemadatan.

"Area bentukan baru yang masih menempel dengan daratan Jakarta ini perlu dilakukan pengaturan pemanfaatannya agar tetap mengedepankan kepentingan publik," tuturnya.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Irawan.H.P